Soal Insentif Pajak Kendaraan Listrik, Ini Kata Gaikindo

SEKRETARIS Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara turut buka suara soal insentif pajak kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Kukuh mengatakan bahwa ramainya isu insentif pajak kendaraan listrik ini bisa menyebabkan masyarakat menunda pembelian kendaraan listrik. 

“Kita tunggu saja, karena angkanya juga belum keluar kan. Jadi sebaiknya tidak usah dibicarakan terlalu banyak, karena nanti agak mengganggu, kalau belum (keluar) angkanya nanti terlalu liar, sekian-sekian, padahal kita belum ada yang tahu. Dan kalau itu sampai meluas, justru masyarakat bener-bener untuk nge-rem dalam hal ini, kemudian menunda pembelian, dan itu akan berdampak. Padahal ini momennya bagus. Setelah lebaran, masyarakat masih sangat positif,” ucap Kukuh saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Rabu (22/4).

Kukuh menambahkan, tingginya respons masyarakat terhadap kendaraan listrik merupakan momentum yang harus dijaga di tengah gejolak geopolitik yang membuat harga bahan bakar meningkat.

Baca juga : Kemenperin Buka Suara soal Nasib Insentif Pajak Kendaraan Listrik

“Ini momen yang sangat positif. Nah, ini yang harus dijaga,” tegasnya.

Kukuh mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa akan adanya peningkatan pengenaan pajak untuk kendaraan listrik.

“Tadi disinggung oleh Pak Tata (Dirjen ILMATE Kemenperin) juga ya, bahwa cost of ownershipnya itu jadi meningkat. Nah, itu kan juga seberapa besar mereka bisa mentolerir. Di sisi lain, pembeli kendaraan listrik itu kan kecenderungan kelas menengah atas, walaupun ada (pelanggan) yang kelompok-kelompok yang menengah, ini yang harus dijaga keseimbangannya,” tandasnya. (H-3)