Gencatan Senjata AS-Iran Belum Pulihkan Kepercayaan Investor 

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan investor. 

Menurutnya, jeda konflik tersebut memang dapat memperbaiki sentimen pasar dalam jangka pendek, terutama karena risiko gangguan di Selat Hormuz untuk sementara mereda. 

"Namun, bagi pelaku usaha, kepercayaan investor biasanya tidak langsung pulih penuh hanya karena jeda dua pekan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (8/4).

Baca juga : Gencatan Senjata Iran-AS: Rupiah Berpeluang Menguat, Emas Bisa Cetak Rekor

Ia menjelaskan, investor masih akan bersikap hati-hati dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap perkembangan ke depan. Hal ini mencakup kepastian adanya jalur diplomasi yang lebih permanen, keamanan arus rantai pasok energi, hingga stabilitas volatilitas harga komoditas. 

“Jadi, secara umum kami melihat ini lebih sebagai sinyal positif awal yang bisa menurunkan tekanan psikologis pasar, tetapi belum cukup untuk menghilangkan sikap wait and see,” terangnya.

Dari perspektif dunia usaha, gencatan senjata ini tetap merupakan perkembangan positif karena memberi ruang de-eskalasi dan meredakan tekanan jangka pendek, khususnya pada harga energi dan persepsi risiko pasar. Respons pasar pun terlihat cepat, tercermin dari turunnya harga minyak Brent ke bawah US$100 per barel setelah pengumuman tersebut. 

Baca juga : Iran Ogah Respons Usulan Gencatan Senjata 48 Jam dari AS

Meski begitu, Shinta berpandangan durasi dua pekan masih terlalu singkat untuk memberikan kepastian yang solid bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kondisi ini lebih tepat dipandang sebagai temporary relief dibandingkan penyelesaian final, mengingat keberlanjutan gencatan senjata sangat bergantung pada dinamika di lapangan serta kelanjutan perundingan.

Terkait implikasi terhadap inflasi domestik, Shinta menyebut apabila gencatan senjata mampu bertahan dan menurunkan risk premium energi, maka tekanan inflasi khususnya dari sisi energi, berpotensi lebih terkendali dibandingkan skenario konflik berkepanjangan.

Ia menambahkan, risiko utama sebelumnya memang berasal dari lonjakan harga minyak dan biaya logistik akibat terganggunya pasokan. Namun, transmisi ke inflasi domestik tidak akan terjadi secara instan karena harga pangan, transportasi, dan biaya distribusi masih dipengaruhi tekanan biaya serta ketersediaan bahan baku.

Sementara itu, dari sisi nilai tukar, ia menilai rupiah tetap rentan terhadap dinamika geopolitik global, termasuk pergerakan harga minyak dan arus modal. Sebelum pengumuman gencatan senjata, rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp17.090 per dolar AS sehingga Bank Indonesia perlu melakukan intervensi di pasar valas untuk menjaga stabilitas. Dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, ruang pelonggaran suku bunga juga menjadi lebih terbatas karena fokus kebijakan diarahkan pada stabilitas nilai tukar dan inflasi.

“Jadi, risiko terhadap rupiah belum hilang. Hanya saja, kalau gencatan senjata ini berlanjut kepada resolusi konflik yang lebih berkelanjutan,” ucapnya. 

Ia menuturkan, apabila pasar energi menjadi lebih stabil, tekanan terhadap rupiah berpotensi lebih manageable atau terjaga dibandingkan saat terjadi eskalasi penuh konflik. (H-4)