Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menkeu juga menyebut belum ada pembahasan spesifik terkait pelebaran defisit dari rapat terbatas (ratas) yang diikutinya baru-baru ini.
"Saya belum tahu. Masih dipikirkan kali. Tapi kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita. Sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitungannya sudah lengkap," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).
Wacana opsi pelebaran defisit APBN mengemuka antara lain terkait kekhawatiran tekanan fiskal Indonesia seiring gejolak geopolitik global. Saat ini ambang batas defisit APBN adalah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Di sisi lain, Purbaya tidak memungkiri pertimbangan soal penilaian lembaga rating dunia bila defisit APBN melewati 3%. Di satu sisi ia juga melihat banyak negara yang defisit terhadap PDB-nya lebih tinggi dari Indonesia.
"Sebenarnya kalau secara fair, kan (negara) sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir tidak ada. Bahkan kita lebih bagus dibanding mereka. Ketika kita dekat ke 3%, pertumbuhan kita lebih cepat daripada negara-negara lain," papar Purbaya.
Ia mencontohkan Vietnam sudah di atas 4%, India 5% - 6% persen, juga negara-negara Eropa dan Amerika memiliki ambang batas defisit lebih tinggi.
"Jadi kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah (defisit di atas 3%). Cuma mereka (lembaga rating) melihat hal yang lain dari kita, yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent," kata Purbaya.
Terkait keputusan defisit ini, Menkeu akan menunggu arahan Presiden. "Kalau perintah kita jalankan. Saya kan cuma tangan Presiden," pungkasnya. (H-4)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah jalankan 'survival mode' untuk jaga ekonomi, fokus pada efisiensi fiskal dan pemberantasan kebocoran negara.
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengguna jalan tol.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat penyesuaian harga Pertamax Series hampir selesai di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved