Indonesia Lagi Survival Mode, Ini Maksud Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan urgensi penerapan mode bertahan atau survival mode yang kini diadopsi pemerintah Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global yang kian dinamis dan penuh ketidakpastian.

Menurut Purbaya, survival mode mengamanatkan pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya dan peluang yang ada demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dalam fase ini, tidak ada ruang bagi kebijakan yang tidak efektif atau pemborosan anggaran.

“Artinya kita enggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita enggak ada ruang, atau enggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat,” tegas Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Baca juga : Purbaya: Ekonomi RI Masuk Survival Mode, tak Ada Ruang Main-Main

Fokus pada Kebijakan Terukur

Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal dan program ekonomi nasional saat ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi serta terukur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang dapat mengganggu fundamental perekonomian nasional.

Kementerian Keuangan berkomitmen memaksimalkan seluruh instrumen kewenangannya guna memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan terpantau secara ketat.

Peran Satgas Percepatan Program

Implementasi survival mode ini juga diperkuat dengan payung hukum yang jelas. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Baca juga : Menkeu: Indonesia dalam Mode Survival Ekonomi

Satgas tersebut memiliki mandat khusus untuk mengawal percepatan program strategis, termasuk melakukan langkah debottlenecking atau mengatasi hambatan yang menyumbat implementasi kebijakan di lapangan.

"Itu kan semua diawasi nanti di satu satgas, di situ antara lain juga akan masuk nanti yang dibuat debottlenecking seperti itu. Itu survival mode," jelas Menkeu.

Menutup Celah Kebocoran Negara

Selain efisiensi belanja, aspek penerimaan negara menjadi pilar utama dalam strategi bertahan ini. Purbaya menginstruksikan penutupan segala celah inefisiensi, terutama yang berkaitan dengan kebocoran penerimaan negara di sektor perpajakan dan kepabeanan.

"Kita enggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefficiency terjadi di perekonomian kita, apalagi kalau disengaja," imbuhnya.

Meski memberikan apresiasi terhadap kemajuan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Menkeu menegaskan bahwa evaluasi tetap dilakukan secara berkelanjutan. Ia melihat masih adanya potensi kebocoran yang harus segera ditambal untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam Mata Uang Rupiah.

"Walaupun sudah maju ya, bea cukai dan pajak. Tapi kita masih ada lihat kebocoran, bahkan kebocoran ruang sana sini yang masih bisa ditutup. Jadi itu yang disebut survival mode," pungkasnya.