Menkeu Purbaya Tegaskan tak Terpukul OTT KPK di Pajak dan Bea Cukai

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak terpukul dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali menjaring Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

OTT tersebut dilakukan di dua lokasi pada hari yang sama, Rabu (4/2). Yakni, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang melibatkan pegawai pajak, serta di Jakarta yang menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

“Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Baca juga : Pasca-OTT, Purbaya Ancam Sanksi Tegas Pegawai Pajak yang Menyimpang

Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan perombakan pejabat di lingkungan Bea dan Cukai sebagai bagian dari upaya bersih-bersih guna mengatasi kebocoran penerimaan negara.

“Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang dipinggirkan, sudah terdeteksi memang sebelum-sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ,” ujarnya.

Ia pun meminta semua pihak menunggu hasil OTT yang dilakukan KPK. Menurutnya, apabila terbukti terdapat pegawai Pajak maupun Bea dan Cukai yang bermasalah, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga : Purbaya Tegaskan Pendampingan Pegawai Pajak usai OTT KPK tanpa Intervensi Proses Hukum

“Ya biar saja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada," kata bendahara negara.

"Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja, kan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan,”

Meski demikian, ia menegaskan pendampingan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk campur tangan dalam proses hukum.

“Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum,” tegasnya.

Saat ditanya wartawan mengenai siapa saja pejabat yang ditangkap dan apakah melibatkan direktur tertentu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti. 

“Saya enggak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya baru di dalam rapat seharian,” katanya.

Purbaya menyebutkan informasi yang ia dengar menyebutkan adanya penangkapan di Banjarmasin yang melibatkan tiga orang dari pajak. 

“Ada yang tiga di sini, ada yang delapan. Yang delapan juga,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan sanksi terhadap pejabat di tingkat kantor wilayah apabila terbukti terlibat, Purbaya menyatakan akan mengambil langkah tegas. Ia menjelaskan, pejabat yang terbukti terlibat dan bersalah dalam tindakan pidana, maka berpotensi dinonaktifkan sementara atau diberhentikan. 

“Nanti kita akan non-job-kan, mungkin ditaruh di tempat di pusat yang enggak ngapa-ngapain kalau terlibat,” pungkasnya. (E-4)