Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis. Menurutnya, sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) itu merupakan salah satu industri padat karya. Memerlukan jumlah pegawai yang banyak.
"Konsekuensinya tentu akan menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak. Berpeluang menurunkan jumlah pengangguran. Jadi, keinginan pemerintah yang dalam hal ini melalui Danantara untuk membentuk BUMN tekstil sangat strategis dan layak untuk didorong ketika industri TPT milik swasta pun banyak yang kolaps," ungkap Asep Wahyuwijaya menanggapi rencana Pemerintah yang ingin membentuk BUMN tekstil.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menambahkan, dengan adanya BUMN Tekstil, bisa diharapkan keberadaan BUMN tekstil ini selain akan menyerap tenaga kerja yang banyak juga akan menjadi katalis kembali berjayanya industri tekstil di Tanah Air di tengah kemunduran industri TPT milik swasta.
"Tantangan terbesar dari industri TPT saat ini sebetulnya justru disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, yang dalam hal ini Kemendag. Hancurnya industri tekstil kita itu salah satunya kan karena disebabkan oleh begitu mudahnya Kemendag memberikan keleluasaan kepada importir tekstil dan produknya menjual barangnya di negeri kita," terang Asep.
Di pasar-pasar tradisional daerah, tambah Asep, di toko-toko pakaian semacam ITC saja banyak sekali produk-produk baju yang memiliki tag bahasa China yang bisa langsung dijual bebas. Sampai pakaian bekas (thrifting) saja membludak.
"Sehingga, kita tentu berharap keberadaan BUMN tekstil ini, selain akan menyerap tenaga kerja yang banyak juga akan menjadi katalis kembali berjayanya industri tekstil di tanah air di tengah kemunduran industri TPT milik swasta," jelas Asep.
Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengingatkan, keinginan pemerintah untuk membuat BUMN tekstil semestinya juga harus memperhatikan upaya perbaikan dalam hal tata kelola industrinya.
"Saya tentu berharap, produk kita ini tidak hanya berorientasi ekspor dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa melalui IEU-CEPA atau negara-negara lainnya tapi juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tukasnya.
Menurut Asep, BUMN tekstil ini selain memproduksi barang-barang berkelas untuk diekspor tapi juga harus memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri yang harganya kompetitif namun berkualitas baik.
"Ini artinya, pemerintah pun tidak hanya membangun badan usahanya tetapi juga membenahi tata kelolanya sehingga industri tekstil swasta pun bisa kembali turut tumbuh," pungkas Asep.(RO/E-4)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved