Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA negara asing (WNA) menjabat sebagai jajaran direksi di badan usaha milik negara (BUMN) dinilai tak masalah. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengatakan fungsi BUMN tak semata kepentingan profesional bisnis dan mencari keuntungan.
Ia mengganggap penempatan WNA sebagai direksi di maskapai pelat merah Garuda Indonesia sebagai wajar. Apalagi, ujar dia, sejumlah BUMN termasuk Garuda acapkali diterpa masalah kerugian.
"Kalau dari aspek bisnis bersifat profesional mencari figur yang mampu mengelola bisnis karena prinsip bisnis mengejar keuntungan. Kalau dari aspek birokrasi tentu mengikuti aturan nasional dan diambil dari warga negara Indonesia," ujar Subardi kepada Media Indonesia, Jumat (17/10).
"Posisi sekarang sebagian besar BUMN merugi, apalagi Garuda. Dengan demikian tidak salah kalau pemerintah merekrut profesional dari WNA dengan harapan mampu memulihkan kejayaan Garuda," imbuh legislator Partai NasDem itu.
Ia juga menyakini pemerintah tidak asal menunjuk figur yang mengisi posisi petinggi di BUMN. "Pemerintah mengambil direksi WNA tidak sekonyong-konyong, pasti telah melalui proses yg panjang sehingga mendapatkan sosok yang cocok," jelasnya.
Seperti diberitakan, dua WNA kini mengisi jabatan direksi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Keduanya adalah Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.
Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyebut dua ekspatriat yang kini bergabung di Garuda memiliki pengalaman panjang di industri penerbangan internasional. Salah satunya pernah berkarier 25 tahun di Singapore Airlines, sementara yang lain memiliki rekam jejak di Iberia Airlines dan beberapa maskapai global lainnya.
Rosan menegaskan kehadiran tenaga ahli asing di BUMN mesti melalui proses analisis yang matang. Menurutnya, para ekspatriat yang direkrut diharapkan dapat memberikan transfer teknologi dan pengetahuan. Sekaligus mendorong BUMN Indonesia untuk beroperasi sesuai standar internasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. (H-4)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan direksi BUMN terkait pengelolaan aset negara, bakal minta Kejaksaan periksa mereka.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, turut menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi.
"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"
KPK akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengaitkan tugasnya dalam melakukan penindakan.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved