Pemerintah Prioritaskan Kualitas dan Kuantitas BBM

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak (BBM) terjaga hingga ke tangan konsumen.

Kunjungan dilakukan di Fuel Terminal Medan Group, salah satu terminal terbesar di Regional Sumbagut. Dia menyampaikan kunjungan itu dilakukan sebagai upaya Kementerian ESDM untuk memahami secara langsung operasional end-to-end dalam rantai pasok energi.

"Kami ingin meninjau dan mengevaluasi kondisi di lapangan seperti apa," ujar Satya dikutip dari keterangannya, Rabu (16/7).

Baca juga : Volume Elpiji Subsidi Turun Gara-Gara Beli Pakai KTP

Satya menyoroti isu-isu seperti tata kelola minyak mentah dan LPG, yang masih menjadi tantangan berkelanjutan. Pentingnya Fuel Terminal Medan sebagai penyuplai lima provinsi dengan lebih dari 33,51 juta penduduk, serta menjangkau 4.020 pulau, menjadi alasan utama pemilihan lokasi kunjungan ini.

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Satya juga menegaskan perlunya menjaga kualitas dan kuantitas BBM, apapun jenisnya, dari hulu hingga ke konsumen. "Di Indonesia kita mengimpor lebih banyak daripada produksi, kita mengimpor 1 juta dan dari 1 juta kita impor 750 ribu dalam bentuk BBM jadi," jelasnya.

Selain itu, Satya juga menyoroti permasalahan kualitas BBM, yang terkadang hasilnya tidak memenuhi spesifikasi (off-spec), bahkan memerlukan pengiriman sampel ke lab Migas yang memakan waktu 1-2 hari.

Baca juga :  Komitmen Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG Subsidi Harus Didukung 

"Minyak yang diterima luar pipa itu dirusak masyarakat yang bisa menimbulkan kebakaran, ada juga yang kadar oksigen tinggi yang menjadi salah satu tantangan," imbuhnya.

Fokus utama adalah kuantitas dan kualitas BBM yang bisa mencapai konsumen dengan harga terjangkau, serta memastikan subsidi BBM (solar dan pertalite) dan elpiji 3 kg tepat sasaran. "Kementerian ESDM kami bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk bisa memonitor siapa saja yang bisa mendapatkan subsidi," tutur Satya.

Sementara itu Group Head Operation Sumbagut Teddy Bariadi menyampaikan, Regional Sumbagut membawahi 5 provinsi dengan 33,51 juta penduduk dan 4.020 pulau. Ia menyebutkan terdapat 19 depot di wilayah tersebut, memastikan skenario pasokan aman terjaga.

Namun, ia juga menyoroti tantangan di Sumatra Barat, khususnya Padang, yang menjadi satu-satunya terminal di provinsi tersebut dan memerlukan dukungan kontinuitas energi yang signifikan karena akses laut yang sulit.

Terkait LPG, Teddy Bariadi memaparkan adanya penurunan drastis jumlah storage elpiji di MOR I, dengan hanya satu storage di hampir setiap provinsi, sehingga insiden di satu depot dapat berdampak luas. Ia menegaskan prioritas utama adalah pemulihan aset integritas dan proses keselamatan.

Fuel Terminal Manager di terminal BBM menambahkan bahwa Fuel Terminal Medan melayani dua provinsi, Sumatera Utara dan Aceh, serta 309 SPBU, 3 SPBB, 65 Pertashop, dan 337 unit pelanggan industri. Untuk mendukung operasional itu, tersedia 131 unit mobil tangki dan 10 mobil NPBK. Pasokan gasoline bersumber dari Singapura dan Malaysia, sementara solar dan sejenisnya berasal dari RU II Dumai dan RU IV Cilacap.

Fuel Terminal Medan memiliki dua lokasi utama, Labuhan dan Belawan. Labuhan beroperasi sejak 24 Februari 1975, berdiri di lahan 15,5 Ha, dan menggunakan new gantry system dengan 17 unit storage berkapasitas 90.000 KL, serta throughput harian 8.177 KL. Belawan beroperasi sejak 1938 di lahan sewa Pelindo 8,1 Ha, dengan pasokan dari pipanisasi dan kapal. Laboratorium di Fuel Terminal Medan Group telah terakreditasi KAN ISO 17025:2017.

Tingkat ketahanan stok solar dan pertalite rata-rata di wilayah ini adalah 4 hingga 6 hari. Jika tidak ada suplai dalam waktu tersebut, pasar akan mulai mengering, dengan tantangan utama berasal dari keterlambatan kapal.

Teddy juga menyampaikan tren peningkatan realisasi Pertalite dan Biosolar sebesar 2,4% dari 2019 hingga 2025. Ia juga mencatat bahwa elpiji saat ini overkuota ke penduduk yang mengonsumsi non-PSO, yang menunjukkan adanya tantangan dalam akurasi validasi data subsidi. (E-3)