Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Bank Indonesia bakal meluncurkan fitur baru dalam kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Fitur tersebut ialah online payment virtual card tokenization sebagai pengembangan teranyar.
"Hari ini dan besok kami juga akan luncurkan pengembangan kartu kredit segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, Jakarta, Kamis (1/8).
Sedianya, kartu kredit Indonesia segmen pemerintah merupakan solusi pembayaran daring domestik untuk transaksi pemerintah. Tujuan dasarnya ialah sebagai wujud sinergi program pemerintah dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Baca juga : Nilai Transaksi Digital Meningkat, Penggunaan Kartu Menurun
Lalu, tujuan lainnya ialah untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan. Tujuan lain dari kartu kredit Indonesia segmen pemerintah berikutnya ialah untuk mendorong akseptasi dan digitalisasi UMKM.
Adapun lini masa pengembangan kartu kredit Indonesia ditandai dengan menyediakan fitur QRIS pada Agustus 2022. Pengembangan dilanjutkan hingga ke pembayaran digital di 2023.
Kartu kredit Indonesia segmen pemerintah juga dihadirkan dengan limit memadai, skema harga yang efisien, dan fitur sesuai dengan kebutuhan transaksi pemerintah.
Baca juga : Nilai Transaksi Digital Banking Tumbuh 17,19% di Januari
"Dukungan kami untuk kelancaran transaksi keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Selama ini kami lakukan elektronifikasi, juga kartu kredit segmen pemerintah," jelas Perry.
"Fitur QRIS ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemeirntah, tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga membeli produk UMKM karya bangsa. Dengan demikian mendorong inklusi digital dan digitalisasi UMKM," tambahnya.
Pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah itu juga sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2205-2030 yang diluncurkan oleh bank sentral. Perry menerangkan BSPI 2030 akan mendukung integrasi ekosistem keuangan digital.
Itu akan terjadi dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan, sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.
Adapun lima inisiatif yang jadi fokus utama dalam BSPI 2025-2030 ialah infrastruktur untuk ritel, wholesale, dan data SP; lalu inisiatif untuk industri; inovasi; internasional; dan rupiah digital. (Z-11)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
BI juga terus meningkatkan sosialisasi transaksi digital berbasis QRIS kepada berbagai lapisan masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi.
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman mengukuhkan Rony Hartawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (24/7).
Penurunan suku bunga bisa mulai September dan Desember atau November.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengapresiasi langkah BI dalam mempertahankan suku bunga tersebut.
Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau pembayaran kode QR tumbuh signifikan yakni mencapai 226,54% secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2024.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,25%.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan nilai tukar rupiah akan segera menguat. Hal terlihat dari kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved