10 Tahun Pemerintahan Jokowi, ICOR Indonesia Masih Tinggi

INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air. Per 2023, ICOR Indonesia tercatat masih berada di angka 6,33, dianggap masih menunjukkan investasi yang belum efisien.

“Sekarang 6,4. Ini masih jadi gambaran, konstruksi masih sangat dibutuhkan untuk menarik investasi yang lebih efisien. Karena pembagi ICOR makin kecil, maka biaya cost lebih efisien,” jelas Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Edy Junaedi Harahap dalam acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (31/7).

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital atau modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Baca juga : Ekonomi Brasil Tumbuh 2,9% pada 2023

Pada 2021, ICOR Indonesia berada di angka 8,66, lalu turun menjadi 6,02 pada 2022. Namun pada 2023 ICOR Indonesia kembali naik menjadi 6,33. Sementara pemerintah menargetkan ICOR Indonesia dapat turun di kisaran 4. Penurunan ICOR itu diharapkan bisa mendorong produktivitas dan tingkat efisiensi dari investasi.

ICOR Indonesia juga disebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang berada di kisaran 4%-5%. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, padahal ICOR yang rendah dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%-7% seperti yang diinginkan pemerintah.

Angka ICOR yang tinggi juga disebut dapat berimplikasi pada tersendatnya investasi yang masuk ke Indonesia. Itu turut menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Padahal untuk mendapatkan 1% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), setidaknya diperlukan pertumbuhan investasi di angka 6,8%.

Salah satu hal yang memengaruhi angka ICOR ialah terkait tingkat efisien logistik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurangi lama waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Itu dilakukan di antaranya melalui pembangunan dan penyiapan pelabuhan berstandar internasional.

“Di sektor laut, kita bangun ratusan pelabuhan non komersil, juga pelabuhan berstandar internasional. Kita turunkan dwelling time. Di pelabuhan selama ini kita hanya kenal pelabuhan besar, sekarang ebih dari 260 pelabuhan kita gabung dalam satu sistem sehingga bisa terkontrol dengan baik,” tutur Budi. (Mir/Z-7)