Petani Susah Pinjam Uang? Pakar IPB Bongkar Akar Masalahnya

SEKTOR pertanian menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional sekaligus penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan. Namun di balik peran strategis itu, petani justru masih menghadapi kesulitan besar dalam mengakses pembiayaan formal.

Guru Besar Bidang Ekonomi Usahatani dan Pembiayaan Agribisnis IPB University, Dwi Rachmina, menilai kondisi tersebut sebagai paradoks pembiayaan. Menurut dia, kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional tetap besar, tetapi alokasi kredit perbankan untuk sektor ini justru stagnan dan cenderung menurun.

Hal itu disampaikan Dwi dalam konferensi pers pra-orasi ilmiah pada Kamis (23/4). Ia menjelaskan, persoalan pembiayaan di sektor pertanian bukan semata soal minimnya kredit, melainkan masalah struktural yang telah lama membelenggu petani kecil.

Baca juga : Ketergantungan pada Beras Dapat Mengancam Ketahanan Pangan

“Petani kita masih terjebak dalam kondisi yang saya sebut sebagai Agricultural Finance Trap,” kata Dwi.

Ia menjelaskan, jebakan tersebut muncul dari kombinasi sejumlah persoalan. Pertama, struktur usahatani yang terfragmentasi dalam skala kecil membuat biaya transaksi menjadi tinggi dan tidak efisien. Kedua, rantai nilai agribisnis belum terorganisir dengan baik karena transaksi masih didominasi pola jangka pendek dan jarang berbasis kontrak. Ketiga, tingginya risiko akibat fluktuasi harga serta ketidakpastian iklim membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan.

Kondisi itu berdampak langsung pada terbatasnya investasi di tingkat petani. Akibatnya, produktivitas sulit meningkat dan kesenjangan ekonomi di sektor pertanian terus melebar.

Baca juga : Bank NTT Bantu Petani dan Buruh Dapat Pembiayaan Mudah

Menurut Dwi, pendekatan konvensional berbasis agunan fisik menjadi salah satu hambatan utama. Dalam praktiknya, banyak petani tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi syarat pinjaman perbankan, sehingga akses pembiayaan menjadi sangat terbatas.

Karena itu, ia menilai penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan secara parsial, misalnya hanya dengan menambah plafon kredit, menurunkan suku bunga, atau memperluas subsidi. Ia menekankan perlunya perubahan paradigma, dari pembiayaan berbasis agunan fisik menuju pembiayaan berbasis arus transaksi dalam sistem agribisnis.

Sebagai solusi, Dwi menawarkan pendekatan Agricultural Value Chain Finance (AVCF). Melalui skema ini, bank tidak lagi hanya menilai kelayakan usaha dari kepemilikan sertifikat tanah atau aset pribadi, tetapi juga dari sejauh mana petani terintegrasi dalam rantai nilai agribisnis.

Jika petani memiliki kontrak resmi dengan pembeli siaga (off-taker) atau tergabung dalam agregator maupun kelompok tani yang kuat, kondisi itu dapat menjadi indikator kelayakan usaha di mata lembaga keuangan. Dengan demikian, kepastian pasar dinilai bisa menjadi bentuk jaminan baru yang lebih relevan bagi petani kecil.

Dwi mengatakan, penerapan AVCF dapat menurunkan biaya transaksi, membuat risiko kredit lebih terkendali, dan meningkatkan investasi di sektor pertanian. Ia memperkirakan akses pembiayaan dapat naik sekitar 30 hingga 40 persenmelalui komitmen para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai.

“Dengan AVCF, akses pembiayaan dapat meningkat 30-40% karena ada komitmen para pemangku kepentingan dalam rantai nilai yang bertindak sebagai penjamin tidak langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi pembiayaan pertanian perlu ditopang oleh empat sistem utama, yakni sistem rantai nilai yang lebih terorganisir, sistem pembiayaan yang inovatif, sistem kelembagaan yang kuat untuk mitigasi risiko, serta infrastruktur digital yang mendukung transparansi data transaksi.

Selain itu, ia mengajukan lima agenda kebijakan untuk mendorong transformasi tersebut, yaitu memperkuat kelembagaan ekonomi petani, mengembangkan agregator dalam rantai nilai, mendorong inovasi instrumen pembiayaan, mempercepat digitalisasi ekosistem agribisnis, serta memperkuat sinergi kelembagaan dalam mitigasi risiko.

Prof Dwi menilai, jika model tersebut diterapkan secara konsisten, dampaknya akan terlihat pada meningkatnya akses pembiayaan, naiknya produktivitas tani, berkembangnya hilirisasi agribisnis, hingga menguatnya stabilitas sistem pangan nasional.

“Transformasi ini bukan hanya tentang menambah kredit, tetapi mengubah cara kita memandang sektor pertanian sebagai sistem yang terintegrasi dan layak dibiayai,” kata dia. (Z-10)