Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara (jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto meminta masyarakat dan pengusaha tidak perlu khawatir soal isu kenaikan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB) di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Saat ini, kata Haryo, pemerintah masih terus melakukan rapat bersama Prabowo berkaitan dengan kondisi ekonomi RI dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025. Sehingga, belum ada kepastian soal kenaikan rasio utang itu.
"Pembahasan APBN 2025 terus dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran," ujar Haryo kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).
Baca juga : Airlangga Tepis Isu Kenaikan Rasio Utang Prabowo-Gibran
Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1% - 5,5%. Ini akan ditopang dari konsumsi rumah tangga dengan perbaikan daya beli masyarakat lewat lima program ekonomi yang bisa semakin dijangkau oleh rakyat di era Prabowo, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, sembako, dan pinjaman usaha.
Prabowo juga berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurang waktu tiga tahun sejak menjabat di 2024.
Pemerintah, lanjut Haryo, juga memastikan bahwa transisi pemerintah saat ini dengan pemerintah selanjutnya akan berjalan lancar untuk merealisasikan program prioritas pemerintah Prabowo terwujud. Seperti, program makan bergizi gratis.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Fiskal Indonesia Aman
"Diharapkan semua program prioritas pemerintah ke depan diharapkan dapat berkelanjutan," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, utang pemerintah akan melonjak signifikan hingga menembus Rp10.000 triliun jika wacana itu teralisasi.
Seperti diketahui, isu kenaikan rasio utang hingga 50% dikemukakan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menekankan bahwa peningkatan rasio utang ini akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.
"Sekarang utang pemerintah Rp8.338,44 triliun, berarti dengan rencana itu (rasio utang 50%) utang bisa dinaikkan sampai lebih dari R10.000 triliun, karena produk domestik bruto (PDB) kita sekarang Rp21.000 triliun," ungkap Ajib kepada Media Indonesia. (Z-6)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Pemerintah terapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dan bahan baku plastik guna tekan dampak konflik Timur Tengah dan lonjakan harga kemasan.
JP Morgan menempatkan ketahanan energi Indonesia peringkat 2 dunia. Menko Airlangga sebut ini hasil kebijakan jangka panjang dan ruang fiskal APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS.
Airlangga Hartarto menegaskan Amerika Serikat penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Airlangga menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum pernah dibahas resmi. Menkeu Purbaya menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved