Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUSAHA Pertashop yang tergabung dalam tiga asosiasi geruduk Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7). Asosiasi tersebut, yakni Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng-DIY (P2PJD), Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas (Sprindo Migas) dan Himpunan Pengusaha Pertashop Indonesia (HIPSI).
Ketua panitia aksi, Gunadi Broto Sudarmo, menerangkan, pihaknya menagih janji Komisi VII yang tahun 2023 terkait disparitas harga BBM. Gunadi pun siap melakukan aksi lebih besar jika tuntutannya tetap tidak digubris oleh DPR.
“Apabila aksi ini belum mendapat tanggapan yang baik, kami siap untuk menjalankan aksi selanjutnya yang lebih besar dan akan kami lakukan di istana,” tegas Gunadi.
Baca juga : Tolak Pertashop Jual Pertalite, DPR: Kacaukan Pasar
Gunadi pun membeberkan alasan pihaknya melakukan demo lantaran banyaknya pengusaha Pertashop yang mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang selama ini dialami pengusaha Pertashop.
“Kami sudah dua tahun terbengkalai, tidak ada respon yang positif baik dari Pertamina maupun pemerintah, maupun perwakilan kita di DPR RI,” ujar Gunadi di lokasi.
“Kenyataannya Pertashop secara nasional banyak yang tutup, Pertashop ini merupakan program pemerintah, kenapa kami yang dijadikan korban,” paparnya.
Baca juga : Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Distribusi Energi Harus Dikelola dengan Baik
Sementara itu, Ketua Umum Sprindo Migas, Subhan Ali Yusuf, menjabarkan, sedikitnya ada lebih dari 4000 pengusaha Pertashop yang telah mengalami kebangkrutan.
Indikator kebangkrutan sendiri dilihat dari total penjualannya yang tidak melebihi 400 liter perhari. Hal ini membuat banyak pengusaha Pertashop yang terlilit utang oleh bank akibat pemasukan yang tidak sebanding.
“Terkait angka yang bangkrut itu cukup banyak, sekitar 71 persen dari total 6.500 Pertashop di seluruh indonesia, jadi kira-kira itu sekitar 4,600, bangkrut disini bisa kita katakan rugi yang penjualannya di bawah 400 liter perhari,” ucapnya.
Sekretaris Aksi, Satya Prapanca, menilai bahwa Pertashop sebenarnya program yang sangat bagus. Sebab memiliki cita-cita yang mulia untuk mendistribusikan BBM ke semua pelosok. Hanya saja ada kekuarangan dalam segi implementasinya.
“Tapi implementasinya sangat berantakan, kita tidak tahu sebenarnya mekanisme yang terjadi seperti apa, ada ketidaksinkronan antar instansi. Jadi tolonglah stop membodohi masyarakat, mari benahi, kalau memang memiliki keinginan untuk memperbaiki negeri ini mari kembalikan kemuliaan itu,” tandas Satya. (Z-8)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved