Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DISTRIBUSI bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke berbagai wilayah yang sangat sulit dijangkau secara bisnis sebenarnya tidak menguntungkan. Jalur distribusi tersebut juga dinilai sebagai jalur terkompleks dan sangat rumit.
Demikian pandangan anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan merespons upaya Pertamina memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air. “Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM nonsubsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim, Kamis (27/6).
Menurut dia, upaya dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok Nusantara merupakan tantangan tersendiri. “Distribusi energi yang dilakukan saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit) sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.”
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas, Jamin Kelancaran Distribusi Energi Selama Nataru
Nasim pun tidak menepis bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis. Namun, sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terang dia, BUMN seperti Pertamina memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi dan pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial. “Hal itu tentu berbeda dengan swasta,” ujarnya.
Berbagai upaya Pertamina juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air. “Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi.”
Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan hal ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga : Gas Melon Mahal dan Langka, DPR Minta Pertamina Atasi Masalah Distribusi
“Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,” ucap Riva.
Untuk SPBU reguler, saat ini terdapat lebih dari 6.300 SPBU, kemudian Pertashop sudah lebih dari 6.600 outlet yang tersebar sampai ke desa-desa. Pertamina Patra Niaga juga mengelola lebih dari 400 SPBU nelayan.
Dari segi harga, menurut Riva, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya distribusi yang dilakukan sangatlah beragam. “Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM nonsubsidi yang paling kompetitif," tandasnya. (Ant/J-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved