Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan tak ada yang perlu dikhawatirkan perihal kondisi anggaran negara saat ini. Pasalnya, kondisi keuangan negara masih cukup baik, terlihat dari defisit anggaran dan rasio utang yang masih jauh berada di bawah ambang batas.
“Jadi kita tidak perlu khawatir karena (rasio utang) kita tetap di bawah 40%. Range defisit di RAPBN 2025 di angka 2,29% sampai dengan 2,82% PDB untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Dia menambahkan, pada 2024 defisit anggaran diasumsikan mencapai 2,29% PDB. Angka tersebut masih lebih rendah dari ketentuan maksimal yang ditetapkan dalam UU 17/2023 tentang Keuangan Negara di angka 3%.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Kesiapan APBN untuk Respons Kenaikan BI Rate
Batas aman defisit anggaran itu juga tak akan dilampaui di tahun depan. Sebab, dalam pembahasan RAPBN 2025 sejauh ini, pemerintah dan DPR menyepakati defisit anggaran untuk tahun depan berkisar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB.
Adapun hingga Mei 2024, defisit APBN tercatat di angka 0,10% terhadap PDB, setara Rp21,8 triliun. kondisi tersebut, kata Airlangga, membuat fiskal Indonesia masih jauh lebih baik dibanding banyak negara lain.
“Indonesia jauh lebih baik dari beberapa negara lain. Kita lihat India defisit 7,9%, Tiongkok defisit 7,16%, Amerika Serikat defisit 6,67%, Jepang 6%, Thailand 4%, Filipina 4%, dan Malaysia 3,59%. Artinya budget defisit di negara lain tinggi, dan juga relatif kita lebih baik dari negara-negara itu,” kata dia.
Baca juga : Rupiah Melemah, Airlangga: Fundamen Ekonomi Indonesia Kuat
“Demikian pula rasio utang, 38,98% dari PDB. Negara lain seperti Jepang utangnya 254%, kemudian AS 123%, India 82%, Malaysia 66%, Thailand 64%, Korea Selatan 56%,” lanjut Airlangga.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi defisit yang relatif rendah itu berhasil dilakukan lantaran pemerintah mampu mengoptimalisasi anggaran yang ada. Optimalisasi itu diantaranya dilakukan melalui pengendalian pinjaman luar dan dalam negeri, penyesuaian belanja kementerian/lembaga, hingga pembatasan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Ini adalah komitmen yang sama, dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih, dan beliau juga memberikan assurance, keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%,” terang Sri Mulyani.
Baca juga : Peringkat Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27, Lampaui Inggris
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal negara. itu dilakukan dengan menerapkan disiplin fiskal, yakni menjaga defisit anggaran di bawah 3% dan rasio utang terkendali di bawah 60% dari PDB.
“Jadi, tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit dengan defisit yang disepakati pemerintah sekarang dengan DPR,” tuturnya.
“Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu ini dikatakan kita berencana membawa di atas ke 50%, itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang disusun pemerintah saat ini dan disetujui DPR,” pungkasnya.
(Z-9)
Tantangan utama Indonesia bukan pada kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana mengorkestrasi sumber daya menjadi kapasitas nyata.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
LONJAKAN harga komoditas global kembali membuka perdebatan lama terkait potensi penerimaan negara yang hilang. Indonesia dinilai membutuhkan instrumen fiskal baru berupa windfall tax.
EKONOM Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola fiskal di tengah meningkatnya tekanan APBN imbas konflik di timur tengah
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik dinilai berpotensi menekan ketahanan energi dan fiskal Indonesia.
keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global saat ini.
Pemerintah terapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dan bahan baku plastik guna tekan dampak konflik Timur Tengah dan lonjakan harga kemasan.
JP Morgan menempatkan ketahanan energi Indonesia peringkat 2 dunia. Menko Airlangga sebut ini hasil kebijakan jangka panjang dan ruang fiskal APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS.
Airlangga Hartarto menegaskan Amerika Serikat penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Airlangga menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum pernah dibahas resmi. Menkeu Purbaya menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved