Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan tak ada yang perlu dikhawatirkan perihal kondisi anggaran negara saat ini. Pasalnya, kondisi keuangan negara masih cukup baik, terlihat dari defisit anggaran dan rasio utang yang masih jauh berada di bawah ambang batas.
“Jadi kita tidak perlu khawatir karena (rasio utang) kita tetap di bawah 40%. Range defisit di RAPBN 2025 di angka 2,29% sampai dengan 2,82% PDB untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Dia menambahkan, pada 2024 defisit anggaran diasumsikan mencapai 2,29% PDB. Angka tersebut masih lebih rendah dari ketentuan maksimal yang ditetapkan dalam UU 17/2023 tentang Keuangan Negara di angka 3%.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Kesiapan APBN untuk Respons Kenaikan BI Rate
Batas aman defisit anggaran itu juga tak akan dilampaui di tahun depan. Sebab, dalam pembahasan RAPBN 2025 sejauh ini, pemerintah dan DPR menyepakati defisit anggaran untuk tahun depan berkisar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB.
Adapun hingga Mei 2024, defisit APBN tercatat di angka 0,10% terhadap PDB, setara Rp21,8 triliun. kondisi tersebut, kata Airlangga, membuat fiskal Indonesia masih jauh lebih baik dibanding banyak negara lain.
“Indonesia jauh lebih baik dari beberapa negara lain. Kita lihat India defisit 7,9%, Tiongkok defisit 7,16%, Amerika Serikat defisit 6,67%, Jepang 6%, Thailand 4%, Filipina 4%, dan Malaysia 3,59%. Artinya budget defisit di negara lain tinggi, dan juga relatif kita lebih baik dari negara-negara itu,” kata dia.
Baca juga : Rupiah Melemah, Airlangga: Fundamen Ekonomi Indonesia Kuat
“Demikian pula rasio utang, 38,98% dari PDB. Negara lain seperti Jepang utangnya 254%, kemudian AS 123%, India 82%, Malaysia 66%, Thailand 64%, Korea Selatan 56%,” lanjut Airlangga.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi defisit yang relatif rendah itu berhasil dilakukan lantaran pemerintah mampu mengoptimalisasi anggaran yang ada. Optimalisasi itu diantaranya dilakukan melalui pengendalian pinjaman luar dan dalam negeri, penyesuaian belanja kementerian/lembaga, hingga pembatasan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Ini adalah komitmen yang sama, dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih, dan beliau juga memberikan assurance, keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%,” terang Sri Mulyani.
Baca juga : Peringkat Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27, Lampaui Inggris
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal negara. itu dilakukan dengan menerapkan disiplin fiskal, yakni menjaga defisit anggaran di bawah 3% dan rasio utang terkendali di bawah 60% dari PDB.
“Jadi, tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit dengan defisit yang disepakati pemerintah sekarang dengan DPR,” tuturnya.
“Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu ini dikatakan kita berencana membawa di atas ke 50%, itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang disusun pemerintah saat ini dan disetujui DPR,” pungkasnya.
(Z-9)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
PEMERINTAH bakal mengevaluasi pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam agar bisa bersaing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani memaknai pelantikan tiga wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved