Apa Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Fiskal Indonesia? Ini Pendapat Ekonom 

EKONOM Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola fiskal di tengah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah.

Wijayanto mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini menjadi titik krusial yang dapat memicu berbagai persoalan ekonomi jika tidak ditangani dengan hati-hati.

“Kalau fiskal ini tidak dikelola dengan baik, problem itu bisa lari kemana-mana,” ucap Wijayanto di acara Unlocking Growth in the Middle-Income Trap yang digelar di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca juga : Konflik Timur Tengah Uji Ketahanan Fiskal, Respons Pemerintah Perlu Diperkuat

Wijayanto menyatakan bahwa berbagai indikator ekonomi dinilai masih cukup baik. Namun, terdapat satu parameter yang dianggap sangat mengkhawatirkan, yakni kondisi fiskal yang berpotensi menjadi sumber utama ketidakstabilan.

Di sisi lain, Wijayanto menyebut bahwa langkah efisiensi anggaran yang direncanakan pemerintah tak akan berdampak signifikan jika tidak menyasar pos belanja terbesar antara lain pemangkasan belanja aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya ada  sejumlah program yang anggarannya mesti dipotong karena untuk memperkuat fiskal misalnya program unggulan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih).

Di sisi lain, tekanan fiskal juga diperkirakan akan dirasakan pemerintah daerah, terutama akibat pemangkasan transfer dari pusat. Ia memprediksi, pada kuartal ketiga 2026 sejumlah daerah bisa mengalami kesulitan keuangan hingga mengganggu operasional.

“Pemerintah memang akan melakukan efisiensi, tetapi selama pengeluaran besar tidak dikurangi, itu tidak meaningful. Contohnya program MBG, Kopdes/Kel Merah Putih, hingga belanja alutsista,” tandasnya. (H-4)