Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Terutama yang menyangkut pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa di WTO (Appellate Body) yang telah lama stagnan akibat adanya intervensi Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan pada kesempatan Konferensi Parlemen di WTO (PC WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (25/2/2024).
Baca juga : Dubes Iran Apresiasi Parlemen RI Konsisten Suarakan Kemerdekaan Palestina
Pada pertemuan tersebut Ketua BKSAP yang juga sebagai Co-Chair yang turut memimpin jalannya sidang, berpendapat pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa harus disertai dengan peningkatan independensi dan transparansi WTO, agar bebas dari aksi unilateral dari negara manapun.
Sementara itu di kesempatan yang sama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) juga berkesempatan menjadi penanggap aktif pada sesi diskusi terkait Perdagangan Multilateral Inklusif dan Teknologi Digital.
Putu Supadma Rudana menyampaikan kepentingan nasional Indonesia terkait hilirisasi yang tengah menjadi sorotan di WTO, sedangkan Sukamta menyatakan pentingnya pengakhiran segera moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.
Baca juga : DPR RI Ingatkan WTO untuk Adopsi Kebijakan yang Pro-Negara Berkembang
Pada pertemuan yang dilaksanakan menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tersebut, Delegasi Indonesia menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait isu-isu perdagangan di WTO, antara lain isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, serta perlunya pengakhiran moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.
Dialog yang cukup aktif antara kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju mewarnai jalannya diskusi. Terutama dengan adanya perbedaan pendapat antara keduanya, terhadap isu-isu strategis di WTO.
Di sela-sela pertemuan Delegasi DPR RI juga berkesempatan untuk berbincang dengan Delegasi dari Korea Selatan dan Parlemen Eropa terkait isu-isu yang didiskusikan. Turut hadir dalam pertemuan Wakil Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Andi Ahmad Dara (F-PG) dan Himmatul Aliyah (F-Partai Gerindra). (RO/S-4)
sastrawan memiliki peranan penting dalam menularkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk bergerak bersama menciptakan perdamaian dan keadilan
BKSAP DPR akan memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat
Kehadiran Indonesia di benua Afrika yang berpenduduk hampir 1,5 miliar jiwa masih perlu ditingkatkan, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.
Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memajukan demokrasi lingkungan (environmental democracy) dan mengatasi korupsi hijau.
KETUA Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon mendorong sidang parlemen dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) menyuarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved