IESR: Program Pensiun PLTU Perlu Dikaji Secara Holistik

MANAJER Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menegaskan Indonesia tidak bisa secara tiba-tiba mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hanya atas dasar transisi energi.

“Indonesia tidak bisa langsung mempensiunkan PLTU batu bara menyusul sejumlah risiko yang dihadapi, termasuk biayanya yang sangat besar. Terus yang nanggung siapa?” katanya dalam webinar bertajuk Dampak kualitas udara pembangkit listrik tenaga batu bara Suralaya, Selasa (12/9).

Menurutnya, seluruh kalangan harus melihat solusi secara holistik dalam mempensiunkan PLTU. “Pengutamaan benefit dalam solusi tersebut harus diperhitungkan agar pemenuhan energi sistem kelistrikan terjaga,” katanya.

Baca juga : Survei Celios: Mayoritas Masyarakat Formal Setuju Penutupan PLTU Batu Bara

Pemerintah Indonesia, tegasnya, sepakat untuk mempensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, tetapi harus secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan. “Indonesia bisa belajar dari Tiongkok,” jelasnya.

Pembangkitan listrik dengan batu bara sudah memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta membangun infrastruktur desa di sekitar PLTU.

Seperti halnya untuk pembangunan jalan, jembatan, paving untuk pencegah banjir, dan tetrapod untuk penahan abrasi.

Baca juga : Tertata dan Disiplin, PLN EPI Komitmen Pengelolaan Pasokan Batu Bara dengan Bijak

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan sejumlah tantangan untuk memensiunkan dini PLTU batu bara. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rangkaian Paris Summit 2023.

"Tantangan lainnya menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian," ungkap Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya.

Analisis dari lembaga kajian TransitionZero mengungkapkan kebutuhan dana untuk mempensiunkan PLTU batu bara di Indonesia cukup besar.

Baca juga : Rencana Revisi Taksonomi Hijau Indonesia, Kemunduran dalam Transisi Energi Bersih

Indonesia paling tidak memerlukan US$37 miliar atau setara Rp569 triliun (kurs rupiah Rp15.396 per US$) untuk menghentikan 118 pembangkit listrik batu baranya lebih awal. (RO/S-2)