Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya memberikan insentif kepada pembeli kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Sebab, sejumlah negara telah lebih dulu memberikan insentif.
"Seinget saya kendaraan bermotor Rp7 juta, mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp70 juta ini untuk apa? ya karena negara lain semua melakukan itu," ujar Presiden dalam sambutannya pada Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8)
Jokowi mengungkapkan bahwa negara lain seperti Thailand memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik sebesar Rp68 juta. Indonesia lebih tinggi, kata Jokowi, agar lebih menggiurkan bagi investor.
"Kalau kita di bawah itu semua investasi semua akan pergi ke sana tidak akan pergi ke Indonesia. Ini lah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tak luwes. Sebab, fleksibilitas menjadi kunci dalam memenangkan kompetisi global.
Baca juga: Kurangi Polusi, Kendaraan Operasional ASN di DKI akan Diganti dengan Kendaraan Listrik
"Kita harus pelajari apa yang dilakukan negara lain dan kita harus adaptif jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan," kata Jokowi. (Z-10)
Tren mobilitas korporasi kini tidak lagi semata berfokus pada efisiensi dan keandalan, tetapi juga semakin menekankan aspek keberlanjutan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai membahas, dan mematangkan serta mengkaji kebijakan pajak kendaraan listrik.
AWKI jajaki kerja sama kendaraan listrik dengan Tiongkok, dorong fast charging dan buka peluang baru bagi ojol perempuan di Indonesia.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) meminta pemerintah memastikan keselarasan dan kepastian kebijakan kendaraan listrik.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved