Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia mampu menjadi negara pusat mobil dan motor listrik karena memiliki bahan baku baterai yang melimpah.
Menurut Zulkifli, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membuat investor tertarik menanamkan modal dan membangun pabrik untuk industri kendaraan listrik. Indonesia pun memiliki sejumlah unggulan mulai dari sumber daya alam hingga jumlah penduduk yang besar.
"Kita punya keunggulan jumlah penduduk lebih banyak, kita juga punya baterai, kalau banyak pabrik bisa bikin di sini, kita jadi pusat mobil motor listrik kendaraan green economy ada di sini," ujar Zulkifli seperti dilansir dari Antara, Selasa (11/7).
Baca juga: Kadin Gandeng Australia untuk Pasok Litium untuk Kendaraan Listrik RI
Keseriusan Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kendaraan listrik, salah satunya dengan pelarangan ekspor nikel atau yang dikenal dengan kebijakan hilirisasi. Menurut Zulkifli, Pemerintah ingin para pemain mobil listrik dapat datang dan membangun pabriknya di Tanah Air, sehingga Indonesia tak perlu lagi menjual bahan mentah nikel.
"Pak Presiden (Joko Widodo) melarang ekspor nikel yang kita sebut kebijakan hilirisasi itu dilarang oleh Eropa, karena akan merugikan mereka. Dengan begitu kita untung ribuan kali, jual nikel satu, kalau jual baterai kan sudah ribuan kali. Oleh karena itu, kita mati-matian pusat mobil listrik ada di sini, karena kita punya sumber dayanya," kata Zulkifli.
Baca juga: Indonesia-Australia Sepakat Kerja Sama Bikin Baterai Kendaraan Listrik
Namun demikian, Mendag tidak menampik bahwa Indonesia juga kekurangan bahan mineral lain, seperti litium dan grafit. Oleh karenanya, Indonesia bekerja sama dengan Australia untuk dapat menjadi pusat baterai.
"Kita punya nikel, di sana (Australia) punya litium, sehingga nanti bisa kerja sama dan kita jadi pusat baterai, Australia bahan bakunya punya. Karena kan enggak bisa sendiri-sendiri harus bareng-bareng, ekosistem energi hijau dan mobil listrik ini bisa kita berharap bisa di sini," kata Zulkifli. (Z-6)
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved