Petani Sawit Didorong Naik Kelas ke Level Industri

Petani kelapa sawit memegang peran strategis dalam keberlanjutan industri sawit Indonesia. Dengan mengelola lebih dari 40 persen total luas perkebunan sawit nasional, petani tidak lagi cukup hanya berperan sebagai produsen bahan baku. Mereka perlu didorong untuk naik kelas, masuk ke level industri, dan mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai sawit dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan data, dari total luas perkebunan sawit nasional sekitar 16,8 juta hektare, sekitar 7 juta hektare di antaranya dikelola oleh petani. Skala ini menjadikan industrialisasi petani sebagai langkah penting untuk memperkuat daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, menegaskan bahwa petani sawit harus mulai memasuki era industrialisasi agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Baca juga : Industri Hilir Sawit Ajak Masyarakat Kenali Manfaat Sawit Lewat Kegiatan Sosial

“Petani sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” ujarnya dalam Forum Diskusi Terbatas di Jakarta, Senin (27/4).

Menurut Kacuk, transformasi ini membutuhkan perubahan pola pikir. Petani tidak hanya berfokus pada kegiatan budidaya seperti menanam, merawat, dan memanen, tetapi juga perlu memahami hilirisasi atau pengelolaan hasil panen hingga pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO).

“Perlu perubahan mindset petani, terutama dari sisi kelembagaan. Petani harus meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan membangun usaha bersama melalui badan hukum seperti koperasi,” katanya.

Baca juga : Transisi Solar Impor ke Energi Sawit: Upaya B40 Menjaga Neraca Perdagangan 

Penguatan kelembagaan menjadi fondasi utama. Koperasi petani yang kuat dinilai dapat meningkatkan skala ekonomi, memperluas akses pasar, mempermudah pembiayaan, serta membuka peluang kemitraan dengan perusahaan.

Model korporatisasi melalui penggabungan koperasi juga diyakini dapat menciptakan entitas usaha yang lebih solid dan kompetitif.

“Pola korporatisasi seperti ini akan memudahkan akses ke pasar, lembaga keuangan, fasilitas pengolahan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,” jelas Kacuk.

Salah satu instrumen utama untuk mendorong transformasi tersebut adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas kebun petani secara cepat dan terukur, terutama melalui penggantian tanaman tua dengan bibit unggul.

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara, Seger Budiardjo, menyoroti bahwa rendahnya produktivitas perkebunan rakyat masih menjadi tantangan utama industri sawit nasional.

“Namun perkebunan sawit rakyat masih menghadapi tantangan rendahnya produktivitas tanaman. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah rendahnya realisasi peremajaan sawit rakyat,” ujarnya.

Sebagai BUMN di sektor perkebunan sawit, Agrinas Palma menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan PSR melalui kemitraan dengan koperasi petani.

“Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR. Agrinas siap membangun kemitraan dengan koperasi petani kelapa sawit,” kata Seger.

Baik RSI maupun Agrinas Palma menilai bahwa kemitraan antara petani dan perusahaan merupakan langkah strategis pada tahap awal industrialisasi. Kemitraan ini akan mempercepat transfer teknologi, memperkuat manajemen usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

“Kemitraan yang berkeadilan antara petani dan industri memungkinkan adanya sharing investasi, transfer teknologi dan manajemen, serta akses pasar yang lebih luas,” ujar Kacuk.

Dalam jangka panjang, transformasi ini diharapkan mampu mengubah posisi petani dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri sawit. Bahkan, petani didorong untuk menjadi pemilik saham dalam industri pengolahan, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh dapat semakin besar dan berkelanjutan. (E-3)