Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyentil para gubernur se-Tanah Air terkait pelaksanaan pemberian izin investasi.
Jokowi melihat hingga saat ini proses penerbitan izin di daerah masih memakan waktu sangat lama bahkan lebih dari enam bulan.
"Saya minta tolong untuk dicek kembali mengenai kemudahan perizinan karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari. Masih lama itu," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Seharusnya, menurut Kepala Negara, di era yang sangat modern dan serba digital, penerbitan izin usaha atau investasi tidak perlu memakan waktu berbulan-bulan.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
"Harusnya hitungan jam sudah selesai. Jangan berbulan-bulan. Paling lambat ya hitungan hari, kalau bisa jam," ucapnya.
Ia pun meminta kepala daerah untuk mempersenjatai pemerintahan mereka masing-masing dengan digitalisasi sehingga ke depan penerbitan izin bisa lebih cepat.
"Iklim investasi ini kunci pertumbuhan ekonomi. Semua negara sekarang yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi masuk. Semua negara memperebutkan investasi. Oleh karena itu digitalisasi di perizinan semua provinsi, kabupaten, dan kota itu harus ada," tandas Jokowi. (OL-1)
Danantara tengah menggarap proyek-proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai US$26 miliar atau setara Rp450,42 triliun (kurs Rp17.324 per dolar AS).
Data terbaru menunjukkan bahwa sektor hilirisasi menjadi kontributor signifikan dengan nilai investasi mencapai Rp147,5 triliun.
Pemerintah menyerap dana Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) dengan total penawaran masuk mencapai Rp74,95 triliun.
Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Di tengah dinamika pasar keuangan, kolaborasi antara manajer investasi dan perbankan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman.
KBRI Warsawa gelar forum bisnis di Krakow dan Łódź untuk dorong investasi, perdagangan, dan kerja sama tenaga kerja Indonesia-Polandia jelang IEU-CEPA 2027.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved