Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan di Tanah Air.
Hal itu ditekankan Staf Khusus Menteri Keuangan Titik Anas. Menurutnya pada 2023, anggaran sebesar Rp104 triliun dialokasikan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.
Baca juga: Ini Empat Langkah Pemerintah untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok
"Ini untuk menjaga ketahanan dari sisi suplai seperti infrastruktur, yaitu bendungan, jalan di daerah pertanian, pupuk dan peralatan pertanian. Ada juga cadangan pangan pemerintah. Anggaran ini tidak hanya di pusat, namun juga daerah," jelasnya dalam seminar virtual, Rabu (8/2).
Titik menambahkan APBN juga bertujuan memastikan masyarakat atau rumah tangga rentan tetap mendapatkan akses terhadap pangan. Hal ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
"Kita juga punya BLT (Bantuan Langsung Tunai) tambahan saat dibutuhkan. Seperti, BLT minyak goreng saat terjadi kelangkaan minyak goreng dan BLT BBM saat kenaikan harga BBM. Hal ini membuat kenaikan harga bisa ditanggulangi masyarakat atau rumah tangga rentan," kata Titik.
Baca juga: IKAPPI Tuding Kinerja Bulog Tidak Maksimal
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa APBN juga memberikan dukungan finansial terhadap ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan penyaluran 32% KUR (kredit usaha rakyat) untuk sektor pertanian.
"Jadi tidak hanya sisi supply saja, tapi financing juga kita berikan dukungan untuk ketahanan pangan," tandasnya. (OL-11)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved