Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KINERJA penerimaan pajak sepanjang 2022 berhasil melampaui target. Kementerian Keuangan mencatat realisasinya mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 115,6% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.485 triliun.
"Penerimaan pajak kita mencapai Rp1.716,8 triliun, atau tumbuh 34,3% (dari 2021). Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (3/1).
Realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang mencapai Rp920,4 triliun, atau 122,9% dari target. Sedangkan PPh migas tercatat mencapai Rp77,8 triliun, atau 120,4% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp687,6 triliun, atau 107,6% dari target. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat mencapai Rp31 triliun, atau 95,9% dari target.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja penerimaan pajak 2022 yang tumbuh 34,3% dari 2021 itu terbilang cukup impresif. Dia tak menampik hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas di tingkat global.
Baca juga: PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja
Namun perempuan yang karib disapa Ani itu juga meyakini, penerimaan pajak tersebut terjadi karena adanya pemulihan ekonomi dalam negeri yang cukup kuat dan konsisten.
"Ini adalah cerita yang tidak hanya sekadar komoditas boom. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan semua daerah dan dari sisi agregat demand maupun production," terangnya.
Dia menambahkan, sumbangan nyata dari adanya boom commodity pada penerimaan pajak tercermin dari kinerja PPh migas dan PBB dan pajak lainnya. Sementara PPh non migas dan kinerja PPN serta PPnBM menggambarkan denyut perekonomian nasional telah menguat.
"Cerita yang luar biasa adalah pada korporasi. Para pembayar pajak dari perusahaan, korporasi, badan usaha yang sumbangannya mendekati 20% dari total penerimaan negara," kata Ani.
"Ini menggambarkan korporasi mulai bangkit dan menyumbangkan penerimaan pajak luar biasa. Tahun lalu tumbuh 25,5% tahun ini 71,72%, suatu pemulihan kesehatan dari pelaku ekonomi yang luar biasa," lanjutnya. (OL-4)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved