Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT migas Sofyano Zakaria mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan BBM dan LPG, termasuk BBM dan LPG subsidi.
Dalam hal ini, lanjutnya, hanya masyarakat kurang mampu yang boleh menggunakan BBM dan LPG subsidi. Sedangkan kalangan mampu dan orang kaya, seyogyanya tidak memakai BBM dan LPG subsidi.
"Penggunaannya harus bijak dan dilakukan secara tepat sasaran. Untuk bahan bakar Pertalite digunakan hanya untuk masyarakat kurang mampu seperti sepeda motor dan kendaraan umum (plat kuning)," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, kepada media Senin (20/6).
Begitu juga dengan LPG subsidi. Sebaiknya memang hanya dipakai untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, seperti warung pinggir jalan. Sedangkan orang kaya serta restoran menengah dan besar misalnya, memang harus menghindari penggunaan LPG subsidi.
Sofyano mengingatkan bahwa ketersediaan BBM dan LPG subsidi tetap berdasarkan kuota.
Baca juga: BKF: Subsidi LPG dan BBM Salah Sasaran, Didominasi Golongan Mampu
Untuk itu, menurut Sofyano, jika ada masyarakat mampu yang memakai Pertalite dan gas melon, misalnya, tentu akan berdampak pada distribusi terhadap masyarakat tidak mampu.
“Jadi, meskipun Pemerintah dan Pertamina sudah menjamin ketersediaan BBM dan LPG subsidi di Tanah Air, diharapkan masyarakat tetap bijak dalam penggunaannya,” kata dia.
Di sisi lain, Sofyano juga mengingatkan bahwa kondisi saat ini sebenarnya masih cukup berat, baik untuk Pemerintah dan Pertamina. Penyebabnya, tentu saja harga minyak dunia yang terus berada pada level yang sangat tinggi.
Untuk hari ini misalnya, minyak mentah jenis Brent dijual pada angka USD118,51 per barel. Sedangkan jenis WTI pada level USD115,31 per barel.
Untuk itulah Sofyano juga mengusulkan, agar pemerintah mengkoreksi harga BBM dan LPG subsidi. Pasalnya, sejak konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram, hingga kini pemerintah belum melakukan penyesuaian harga.
"LPG itu kalau saya amati, sejak pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram, belum pernah melakukan penyesuaian harga," sambung dia.
Begitu pula dengan Pertalite. Sofyano berharap, peeemerintah bisa melakukan koreksi terhadap harga secara bertahap.
"Naiknya jangan sekaligus. Bisa dilakukan bertahap misalnya Rp 100 per bulan. Lama-lama harganya akan ikut menyesuaikan," kata Sofyano lagi.
Menurut Sofyano, kenaikan harga BBM secara bertahap bisa dilakukan bisa menghindari gejolak sosial di masyarakat.
"Jadi jangan takut Pemerintah tidak populer. Kemarin waktu harga (Pertamax) naik, juga tidak menimbulkan gejolak yang berarti," tutup dia. (RO/OL-09)
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah (JBT) memastikan penyaluran BBM dan LPG di Kabupaten Batang lancar usai terjadi gempa bumi.
TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kg dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon.
PT Pertamina International Shipping (PIS) memperkuat bisnis angkutan liquid petroleum gas (LPG) dengan menggandeng mitra perusahaan perkapalan berskala global terkemuka, B Shipping.
PEMERINTAH mengusulkan penambahan kuota dan alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Jika itu disetujui DPR RI, maka subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik akan mengalami kenaikan
Dua rumah milik satu keluarga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor saat sedang memasak.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat bawah.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menetapkan tarif kenaikan angkutan umum menyusul adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wanita yang saat ini bekerja pada sektor Swasta di DKI Jakarta, menggunakan Bus AKAP menjadi pilihannya ketika ingin pulang ke rumah yang ada di Bandung, Jawa Barat.
Ketika hendak pulang menuju ke Jakarta melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, rombongan mobil Wapres diadang ratusan demonstan
Dari peninjauan di PIEDCC, baik dari hulu hingga hilir, Erick menegaskan, stok BBM untuk seluruh Indonesia masih dalam kondisi aman
Beban hidup semakin berat, karena itu ia berharap agar semua pihak lebih banyak berempati dan mengulurkan bantuan pada yang membutuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved