Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETAHANAN pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini karena ketersediaan pangan yang baik berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan pelaksanaan pembangunan suatu negara.
"Saat ini, harus diakui bahwa ketergantungan Indonesia akan pangan impor untuk konsumsi dan bahan baku industri masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan berbagai terobosan," anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Rapsel Ali, pada keterangan pers, Kamis (28/10).
Kehadiran BUMN klaster pangan, menurut Rapsel, adalah salah satu terobosan yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem pangan nasional yang unggul dan berdaya saing, melalui penciptaan mata rantai produk pangan nasional yang lebih tertata dari hulu hingga hilir.
"Dengan pengalaman perusahaan BUMN yang tergabung di dalamnya, BUMN klaster pangan lebih siap untuk bersinergi dan membangun kolaborasi, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan," paparnya.
Selain BUMN klaster pangan, pemerintah juga perlu mendorong peran swasta termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Khusus UMKM, penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah perlu menjadi perhatian," ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menegaskan, terobosan lain yang bisa dilakukan adalah membangun klaster pangan lokal.
“Pembangunan klaster pangan lokal berdasarkan pulau dan komoditasnya sangat penting dan memang sangat memungkinkan di Indonesia,” kata Rapsel
Dengan kondisi geografis, tanah yang bagus, serta iklim tropis, berbagai jenis tanaman bisa tumbuh di Indonesia, ditegaskan Rapssel, adalah potensi luar biasa.
“Tanah di negeri ini dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Dan kalau kalau masing-masing daerah memiliki potensi tanaman dan hasil pangan sendiri, itu akan luar biasa,” ujar politis Partai NasDem tersebut.
Klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditi ini menurut Rapsel juga penting untuk menghindari terjadinya booming produk pangan tertentu yang merugikan petani.
“Kalau produksi tak terkendali, itu akan memicu oversupply yang dapat menciptakan disinsentif bagi petani kita. Dengan klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditas, hal seperti ini kecil kemungkinan akan terjadi,” jelas Rapsel.
Menantu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin itu menegaskan, dalam hal ketahanan pangan, Indonesia memang harus cerdas dan memaksimalkan seluruh potensi. Ia meyakini bahwa Indonesia kelak bisa mendominasi pasar pangan dunia.
“Tujuan utama kita adalah untuk mengubah sistem pertanian pangan, menjadikannya lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan karena Indonesia harus mendominasi pasar pangan dunia,” katanya.
"Dunia sendiri saat ini menghadapi kerawanan pangan akut yang telah meningkat secara dramatis. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda dunia dan pandemi Covid-19 yang masih berlaanjut," jelas Rapsel.
Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nusantara dan peran global, Rapsel berpendapat, kerja sama antar negara jauh lebih penting daripada sebelumnya. Indonesia menurutnya juga harus bisa berperan secara aktif. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved