Banggar Dorong Pemerintah Optimalisasi Penerimaan Cukai di 2022

BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mendorong pemerintah mengoptimalisasi penerimaan negara pada 2022. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memanfaatkan pos penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

Demikian disampaikan Anggota Banggar Hamka Kady saat menyampaikan laporan hasil rapat Panja dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6). Hal pertama dari sisi kepabeanan dan cukai yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara ialah melalui pengenaan cukai plastik.

“Meningkatkan penerimaan negara yang optimal, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik,” kata Hamka.

“Penerimaan cukai dapat diperluas, diantaranya dengan percepatan pengenaan cukai kantong plastik dan perluasan pengenaan cukai pada produk plastik, serta memulai proses regulasi untuk penerapan cukai terhadap soda dan pemanis makanan minuman,” sambungnya. 

Baca juga : BCA Genjot Bisnis Konsumer Lewat BCA Kredit KPR

Pengambil kebijakan juga diminta untuk memperluas basis penerimaan kepabeanan dan cukai sembari mengembangkan pelayanan berbasis digital yang fokus pada user experience dan user friendly. 

Selain itu Banggar mendorong pemerintah untuk menyempurkan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai. Di saat yang sama pembuat kebijakan diharapkan mampu menguatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta aparat penegak hukum dalam rangka pengamanan penerimaan negara. 

Untuk menjalankan hal-hal tersebut, kata Hamka, pemerintah perlu untuk memperhatikan strategi dan kebijakan yang sistematis untuk mengantisipasi ketidakpastian yang timbul akibat pandemi covid-19. Banggar juga mendorong agar pemerintah memastikan perencanaan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 dapat direalisasikan.

“Pemerintah agar memperbaiki perencanaan penerimaan negara pada tahun 2022 dan memastikan angka penerimaan negara yang nantinya ditetapkan dapat terealisasikan sehingga memberikan kepastian terhadap setiap belanja negara dan pembangunan yang direncanakan,” pungkas Hamka. (OL-7)