Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN survei yang dilakukan oleh Continuum Indonesia melalui media sosial Twitter menyimpulkan sebanyak 87% masyarakat memberikan respons negatif terhadap wacana pajak pertambahan nilai (PPN) sembako.
“Mayoritas masyarakat yakni 87% memberikan respons negatif terhadap wacana PPN sembako,” ungkap Big Data Expert Continuum Data Indonesia Omar Abdillah dalam diskusi INDEF secara dsring, Senin (28/6).
Omar menambahkan jumlah respons negatif publik tersebut 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan respons positif.
“Ini disebabkan oleh banyaknya penolakan dan penentangan terhadap rencana kebijakan pengenaan PPN untuk sembako,” tuturnya.
Menurut Omar, bocornya dokumen publik mengenai rencana pengenaan PPN untuk sembako memicu berbagai macam respons dari masyarakat di media sosial. Perbincangan mengenai pro-kontra wacana PPN sembako menyebar tidak hanya di kota-kota besar tetapi seluruh wilayah di Indonesia.
Baca juga: Menkeu: Terlalu Banyak Barang dan Jasa Dikecualikan dari Pajak
Continuum mendata sebanyak 86.200 pembicaraan dari 63 ribu akun membicarakan mengenai wacana PPN sembako selama 4-14 Juni 2021.
“Ini menunjukkan seberapa besar wacana pajak ini mendapatkan atensi dari publik,” ucap Omar.
Dia menjabarkan bahwa dari 87% respon negatif tersebut, sebanyak 70% masyarakat mengatakan kecewa dan menolak wacana pajak sembako yang tidak memihak kepada rakyat.
“Selain itu, masyarakat juga membandingkan wacana pajak sembako dengan korupsi dana bansos, PPNBM yang gratis, serta kurang transparannya penggunaan pajak,” jelasnya.
Hampir 8% masyarakat mengatakan wacana pajak sembako hoaks dan 6% lainnya setuju mengenai wacana pajak sembako “premium” dan juga mengatakan PPNBM dan PPN sembako tidak memiliki relevansi. (OL-4)
Menkeu Purbaya memastikan tak ada pajak baru seperti pajak tol dan pajak orang kaya. Pemerintah fokus menutup kebocoran dan mengejar perusahaan nakal.
Kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100% melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 dipandang sebagai stimulus positif.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp84,5 triliun dari transaksi digital lintas negara
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai atau PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian properti yang berlaku hingga 31 Desember 2027
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved