Purbaya Tegas: Tak Ada Pajak Tol & Pajak Orang Kaya

MENTERI Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan mengenakan pajak baru, termasuk wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak khusus orang kaya.

Isu tersebut sempat mencuat setelah masuk dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025-2029. Namun Purbaya langsung meluruskan, itu hanyalah rencana lama, bukan kebijakan yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

Menurutnya, prioritas saat ini bukan menambah beban pajak, melainkan merapikan sistem yang sudah ada.

Baca juga : Bea Cukai Kembangkan Trade AI, Purbaya Yakin Bisa Tekan Praktik Under Invoicing

“Pajak orang kaya, pajak tol, dan lain-lain itu nggak ada. Saya lebih fokus rapikan yang sekarang dan kurangi kebocorannya. Karena masih besar,” tegas Purbaya dalam media briefing di Gedung BPPK Purnawarman, Jumat (24/4).

Ia menekankan, kebijakan pajak harus menyesuaikan kondisi ekonomi. Pemerintah tidak ingin gegabah karena bisa berdampak langsung pada aktivitas bisnis.

“Kalau pajak dinaikkan sekarang, orang bisa berhenti usaha. Pajak malah turun, ekonomi makin berat. Kita pakai pendekatan counter cyclical,” jelasnya.

Baca juga : Purbaya Mengaku Belum Tahu Detil Wacana PPN Jalan Tol

Alih-alih menambah jenis pajak, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang sudah ada, terutama dengan memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

Purbaya juga menyoroti praktik curang seperti under-invoicing yang masih terjadi di sejumlah sektor.

“Perusahaan yang sengaja salah lapor akan kita kejar. Termasuk di industri baja dan konstruksi. Sudah mulai ditindak, tapi akan kita perkuat lagi,” ujarnya.

Langkah ini diyakini lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menekan dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (Z-10)