Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TOKOH Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid menegaskan bahwa integrasi ekosistem usaha melalui pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) memiliki manfaat yang luar biasa besar bagi masyarakat dan melindungi mereka dari jeratan rentenir.
“Tidak usah dipolitisasi soal pembentukan holding BUMN UMi, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena dapat mempercepat proses pembiayaan pelaku usaha ultra mikro. Supaya semua ter-cover pembiayaan (lembaga keuangan formal), dan bermigrasi dari rentenir.," kata Nusron menekankan, yang juga pernah menjabat Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 2011-2015 pada Jumat (25/6).
"Yang kedua mempercepat pelaku usaha UMi naik kelas. Yang sebelumnya belum bankable jadi bankable,” ujar Nusron.
Dia menegaskan, langkah strategis pemerintah melalui Holding UMi ini untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha wong cilik. Langkah itu pun murni bentuk bisnis yang membumi dan jangan dipolitisasi.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah holding tiga BUMN yang selama ini fokus pada pemberdayaan UMKM. Holding tersebut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi melalui otoritas bursa, bahwa bank terbesar itu akan menjadi perusahaan induk holding BUMN sektor UMi yang diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMED).
Pelaksanaan PMHMED BRI akan diikuti pemerintah yang memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pemerintah menggunakan HMETD untuk menyerahkan saham (inbreng) miliknya di Pegadaian dan PNM kepada BRI.
Saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian yang akan diserahkan berjumlah 6.249.999 saham atau 99,9%. Kemudian, 1.299.999 saham Seri B atau setara 99,9% di PNM juga akan dialihkan pemerintah. Pembentukan holding dilakukan demi mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan guna melayani pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih baik lagi.
Langkah itu dinilai Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron sudah sangat tepat.
Dari data yang dimiliki pihaknya, saat ini ada sekitar 40 juta pelaku usaha UMi di Indonesia. Di segmen pelaku usaha tersebut, Nusron memperkirakan kapitalisasi bisnis perhari di kisaran Rp1 juta - Rp2 juta dan sulit tersentuh layanan produk keuangan formal.
Dia pun menyebut yang terlayani oleh lembaga keuangan formal itu hanya sekita 8 juta unit usaha UMi atau sekitar 20% saja. Nusron khawatir sisanya dilayani oleh praktik layanan jasa keuangan rentenir dengan bunga tinggi yang meresahkan masyarakat.
Oleh karena itu, menurutnya dengan konsolidasi tiga BUMN dalam satu sektor lembaga keuangan di bawah BRI yang fokus ke mikro, akan terjadi backup dana. Dengan holding BRI dapat dengan mudah menempatkan dana di PNM dan Pegadaian. Sehingga, ekspansi pembiayaan Pegadaian dan PNM menjadi lebih ‘lincah’, efisien dan murah.
Langgengkan praktik rentenir
Dia pun menekankan, jika pihak-pihak penolak holding BUMN UMi secara tidak langsung melanggengkan praktik rentenir.
“Karena itu kalau ada pihak yang menolak holding UMi ini adalah antek-anteknya rentenir. Langkah ini, adalah terobosan untuk mencapai target pemerintah meningkatkan akses keungan dari yang hanya 20% di segmen usaha UMi, juga menaik kelaskan pelaku usaha dan memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya.
Menurut dia, holding tersebut akan memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha kecil. Segmentasi ekosistem ultra mikro didominasi oleh petani, pedagang tradisional, pemilik toko dan pekerja lepas.
Pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, kata dia, merupakan tulang punggung dan kunci pemulihan ekonomi nasional. Sehingga harus diselamatkan dari dampak pandemi Covid-19. Dengan terbentuknya ekosistem usaha yang kuat melalui holding, dia berharap pelaku usaha ultra mikro dapat bangkit, berkembang, serta naik kelas.
“Holding akan membawa manfaat yang besar bagi ketiga BUMN tersebut. Sehingga nasabah bisa cepat berkembang usahanya. Jadi ini mutual benefit. Yang diuntungkan BUMN yang bersangkutan dan nasabah. Ini membuat usaha ultra mikro menjadi atraktif," ujarnya menjelaskan.
Dia menyebut sinergi ketiga BUMN akan mengkolaborasikan masing-masing kekuatan perseroan. Keahlian setiap perusahaan pelat merah tersebut akan terhimpun dalam ‘satu rumah besar’ sehingga bisa membantu sebanyak-banyaknya pelaku usaha kecil supaya mereka bisa segera bangkit.
Melalui sinergi ekosistem ultra mikro ini, Nusron meyakini dapat menciptakan pilihan produk keuangan yang lebih variatif bagi pelaku usaha UMKM dan ultra mikro dan lebih menyerap tenaga kerja khususnya di lapisan masyarakat pra sejahtera.
“Secara jangka panjang, integrasi ini akan menjadi rumah besar pelaku UMI-UMKM Indonesia dimana mereka bisa berlindung, memperoleh bimbingan, berkembang dengan sustainable, dan naik kelas. Kami mendukung program ini, untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada pelaku usaha kecil dan diharapkan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pra sejahtera,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir sangat optimistis holding BUMN UMi akan menjadi jawaban berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di segmen ultra mikro.
“Tentunya pemerintah memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor usaha ultra mikro. Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen usaha ultra mikro melalui penguatan ketahanan ekonomi. Kami sudah memetakan sinergi yang dapat dilakukan BUMN untuk menguatkan keberpihakan kepada pengusaha ultra mikro,” ujar Erick. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved