Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPR RI Puan Maharani hari ini atau Rabu (5/5) akan meninjau beberapa titik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Puan kunjungan kerja ke Cirebon untuk menjalankan tugas DPR RI dalam mengawasi aturan terkait mudik Lebaran 2021.
Kunjungan kerja di Cirebon diawali di Polres Cirebon dengan agenda pemaparan Kakorlantas tentang skenario pelarangan mudik pada Rabu (5/5/2021) siang. Setelah itu, Puan bersama Menhub akan meninjau terminal dan stasiundi Cirebon.
“Kunjungan ini dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap aturan mudik Lebaran. Kami berharap aturan benar-benar dilaksanakan secara adil, demi kebaikan kita bersama,” kata Puan.
Puan meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga pada masa mudik Lebaran untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Puan, konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Agar dapat konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya, maka mekanisme harus disiapkan sejalan dengan menyiapkan sumber daya pendukungnya.
“Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten, maka harus disiapkan mekanisme dan sumber daya pendukungnya,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme detail terkait pelarangan mudik Lebaran agar tidak memunculkan kebingungan di masyarakat. Dia berharap masyarakat dapat sama-sama memahami dan menahan diri untuk tidak mudik demi mencegah penularan Covid-19.
“Mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Di sinilah pentingnya aturan dilaksanakan dengan mekanisme yang detail, konsisten, dan adil,” ungkapnya. (RO/OL-09)
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved