Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada 10 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang memiliki performa serta realisasi capaian program terbaik pada tahun 2019.
Penghargaan diberikan dalam ajang TPAKD Award 2020, yang menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2020, dan dihadiri secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo, kemarin.
Proses penilaian TPAKD Award dilakukan oleh Tim Penilai Utama yang terdiri dari perwakilan OJK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Akademisi dan World Bank. “Pada TPAKD Award Tahun 2020 ini, telah dilakukan penilaian kepada 68 TPAKD Existing (telah dikukuhkan sampai dengan Juni 2018) dan 23 TPAKD New Comers (dikukuh kan dari Juli 2018 sampai dengan 2019) yang dilaksanakan secara independen,” ungkap Wimboh dalam sambutannya, kemarin.
Beliau kemudian menyerahkan penghargaan TPAKD Award kepada 10 TPAKD yang terdiri dari empat TPAKD tingkat provinsi, empat TPAKD tingkat kabupaten/kota, serta dua TPAKD pendatang baru. Penganugerahaan ini disaksikan bersama secara virtual oleh seluruh TPAKD, Kementerian/ Lembaga terkait antara lain Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekertaris Jenderal Kemendagri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, serta masyarakat luas melalui Youtube Channel OJK Indonesia, Jasa Keuangan.
Pada tingkat provinsi, Penghargaan diberikan kepada TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kategori Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik; Provinsi Jawa Tengah, dengan kategori Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik; TPAKD Provinsi Jambi, dengan kategori Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik; dan TPAKD Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
Sedangkan untuk tingkat Kabupaten dan Kota terdiri dari TPAKD Kota Malang, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir; Kabupaten Kebumen, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM; Kabupaten Kerinci, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik; dan Kabupaten Langkat yang meraih penghargaan dengan kategori Kabupaten/ Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
Untuk TPAKD pendatang baru, penghargaan diraih oleh TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan kategori Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik; serta TPAKD Kabupaten Purbalingga, dengan ka tegori Kabupaten/Kota Pendo rong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik. (Gan/S1-25)
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Negara-negara berpendapatan menengah harus melakukan sejumlah perubahan, termasuk beralih ke praktik peternakan rendah emisi dan memanfaatkan lahan secara lebih berkelanjutan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kegiatan terkait pertemuan Bank Dunia dan IMF pada Spring Meeting 2024
Transisi energi dan perubahan iklim menjadi topik utama yang didiskusikan dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 di Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
Kemajuan sektor fintech turut didukung oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone semakin merata, dan masyarakat Indonesia terbuka mengadopsi teknologi baru.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved