Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada 10 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang memiliki performa serta realisasi capaian program terbaik pada tahun 2019.
Penghargaan diberikan dalam ajang TPAKD Award 2020, yang menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2020, dan dihadiri secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo, kemarin.
Proses penilaian TPAKD Award dilakukan oleh Tim Penilai Utama yang terdiri dari perwakilan OJK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Akademisi dan World Bank. “Pada TPAKD Award Tahun 2020 ini, telah dilakukan penilaian kepada 68 TPAKD Existing (telah dikukuhkan sampai dengan Juni 2018) dan 23 TPAKD New Comers (dikukuh kan dari Juli 2018 sampai dengan 2019) yang dilaksanakan secara independen,” ungkap Wimboh dalam sambutannya, kemarin.
Beliau kemudian menyerahkan penghargaan TPAKD Award kepada 10 TPAKD yang terdiri dari empat TPAKD tingkat provinsi, empat TPAKD tingkat kabupaten/kota, serta dua TPAKD pendatang baru. Penganugerahaan ini disaksikan bersama secara virtual oleh seluruh TPAKD, Kementerian/ Lembaga terkait antara lain Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekertaris Jenderal Kemendagri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, serta masyarakat luas melalui Youtube Channel OJK Indonesia, Jasa Keuangan.
Pada tingkat provinsi, Penghargaan diberikan kepada TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kategori Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik; Provinsi Jawa Tengah, dengan kategori Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik; TPAKD Provinsi Jambi, dengan kategori Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik; dan TPAKD Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
Sedangkan untuk tingkat Kabupaten dan Kota terdiri dari TPAKD Kota Malang, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir; Kabupaten Kebumen, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM; Kabupaten Kerinci, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik; dan Kabupaten Langkat yang meraih penghargaan dengan kategori Kabupaten/ Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
Untuk TPAKD pendatang baru, penghargaan diraih oleh TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan kategori Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik; serta TPAKD Kabupaten Purbalingga, dengan ka tegori Kabupaten/Kota Pendo rong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik. (Gan/S1-25)
Gelombang protes terhadap pendanaan industri peternakan intensif menguat secara global, dengan aksi serentak yang menyasar lembaga keuangan internasional.
Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 oleh World Bank menjadi 4,7% mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal, khususnya akibat kenaikan harga energi global.
Pemangkasan proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa ekonomi Indonesia masih rentan.
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpeluang melampaui proyeksi Bank Dunia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Dunia melakukan "dosa besar" setelah memangkas proyeksi ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7% tahun ini.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved