OJK Siap Perpanjang Restrukturisasi Kredit Hingga 2022

KETUA  Dewan Komisisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan  program restrukturisasi kredit yang awalnya akan berlaku sampai Februari 2021 dapat diperpanjang jika dibutuhkan. Hal ini dikatakan bukan menjadi masalah yang besar bagi pihaknya.

"Skenarionya selesai tahun depan bulan Februari. Namun kalau ini mau diperpanjang nggak masalah, akan kita perpanjang. Bahkan kalau ada nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi dan dalam 6 bulan mereka sudah jatuh tempo dan kalau nasabah minta perpanjang ya silakan perpanjang, tidak usah minta persetujuan OJK, langsung perpanjang. Apabila nanti ini kita perpanjang satu tahun lagi sampai 2022 nggak ada masalah. Kita siap lakukan itu," ungkapnya dalam webinar kagama, Minggu (27/9).

Lebih lanjut, Wimboh melaporkan bahwa realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga posisi 7 September 2020, nilai restrukturisasi mencapai Rp878,57 triliun dari 7,38 juta debitur.

Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5,82 juta pelaku UMKM dengan nilai Rp359,11 triliun. Sementara 1,44 juta non UMKM memperoleh keringanan kredit senilai Rp515,46 triliun. Sementara itu, realisasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan (PP), hingga 22 September 2020 telah mencapai Rp168,77 triliun dari 4,58 juta kontrak pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

"Ini adalah cerminan jumlah nasabah yang alami kesulitas bayar pokok dan bunga (kredit). Ini skenarionya dengan berbagai stimulus subsidi bunga, penjaminan pemerintah, relaksasi pajak dan didorongnya kekuatan domestic demand semua dilakukan dengan skenario agar nantinya yang melakukan restrukturisasi kredit sudah bisa mengangsur kembali," kata Wimboh.

Wimboh menambahkan profil risiko lembaga jasa keuangan pada Agustus 2020 masih terjaga pada level yang manageable dengan rasio NPL gross tercatat stabil sebesar 3,22% dan rasio NPF sebesar 5,2%. Risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 1,62%, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Per 16 September 2020, rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 143,16% dan 30,47%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan Lembaga jasa keuangan juga terjaga stabil pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio (CAR) bank umum konvensional (BUK) tercatat sebesar 23,16% serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.

Selain itu, Wimboh menambahkan OJK juga secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di kelompok HIMBARA yang sebesar Rp30 triliun maupun kelompok BPD yang sebesar Rp11,5 triliun, yang secara umum telah menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Komitmen realisasi penyaluran dana tersebut melalui penyaluran kredit sudah berjalan sesuai dengan guidance pemerintah. Sampai dengan 14 September 2020, realisasi penyaluran kredit atas penempatan dana di kelompok HIMBARA telah mencapai Rp119,8 triliun kepada 1,5 juta debitur. Sedangkan untuk kelompok BPD, sampai dengan 16 September 2020 tercatat kredit yang telah tersalurkan sebesar Rp7,4 triliun.

Intermediasi industri perbankan pada Agustus 2020 tercatat masih mampu tumbuh positif sebesar 1,04% yoy. Tentu capaian ini merupakan hal yang cukup mengesankan di tengah pandemi covid-19 yang masih menggelayuti perekonomian nasional

"Secara umum dapat kami sampaikan bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan sehat, industrinya juga sehat, kondisinya stabil dan nggak ada masalah yang mengkhawatirkan. Janji Bank BUMN untuk meleverage 4 kali dana pemerintah sudah dilakukan dan BPD karena masih perlu waktu, mereka janjinya akan meleverage 2 kali. Menurut hemat kami saat ini nggak ada masalah," ujar Wimboh.

Namun demikian, Wimboh menegaskan bahwa pertumbuhan kredit yang ada di perbankan saat ini, jika dilihat dari status saat ini belum bisa menutup penurunan kredit antara Januari sampai Juni.

Hal tersebut dikarenakan jumlah penurunan kredit memiliki jumlah yang sangat besar dan semua usaha masih belum beroperasi. Meskipun demikian, pada Juli kemarin, terjadi backing up pada penurunan kredit sebesar Rp30 triliun.

"Kita harus bekerja keras agar sampai Desember ini kredit bisa kita genjot cukup tinggi dan para pengusaha lakukan aktivitas kembali," tuturnya.(E-1)