Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Subardi membeberkan soal masalah antara BUMN dengan kontraktor lokal terkait proyek jalan tol. Ia mencontohkan seperti di proyek Tol Jogja-Bawen maupun Jogja-Solo.
Ia menyebut, BUMN sebagai penanggung jawab seringkali lalai membayar kewajibannya kepada kontraktor lokal.
"'Banyak kontraktor atau subkontraktor yang telat dibayar. Bahkan pernah setelah enam bulan proyek (kontrak) selesai baru dibayar. Kerja sama ini tidak boleh terulang dalam proyek Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo,” ujar Subardi dalam keteranganya, Jakarta, Kamis (10/9).
Akibat masalah seperti itu, Subardi mengatakan, bakal ada penurunan kualitas kerja dalam proyek tol. Plus bakal ada hubungan kerja yang buruk yang merusak nama pemerintah.
Baca juga : Komisi VI Minta Proyek Tol di Yogyakarta Tuntas Cepat
"Kalau BUMN tidak disiplin, sentimen swasta kepada BUMN akan menguat. Apalagi porsi untuk kontraktor non-BUMN sangat kecil,” tukas wakil rakyat dari dapil DIY itu.
Diketahui, proyek Tol Jogja-Bawen tengah ditahap konsultasi publik untuk pembebasan lahan. Sementara proyek Tol Jogja-Solo memasuki tahap pematokan lahan.
Jalan tol Jogja-Bawen memiliki panjang 77 Km. Sedangkan Jalan Tol Solo–Jogja hingga Kulonprogo memiliki panjang 91,93 Km. Nilai investasi untuk Jogja Bawen diperkirakan Rp13,56 triliun, sementara untuk Solo Jogja-Kulonprogo sebesar Rp20,46 triliun. (OL-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved