Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina (Persero) Tbk menerapkan sistem pembayaran pajak secara digital. Dengan meresmikannya hari ini dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
Menurut Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Mekar Satria Utama, kontribusi Pertamina terhadap pemasukan pajak sektor BUMN mencapai 60% atau sebesar Rp110 triliun.
"Peningkatan kontribusi pajak (setelah digitalisasi) terlihat melakui transaksi yang terjadi. Hingga kini Pertamina menyumbangkan kontribusi sebesar sekitar 60% atau Rp110 triliun," ujar Mekar di acara Digitalisasi Integrasi Data Perpajakan PT Pertamina pada Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (19/12).
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan digitalisasi integrasi data perpajakan ini diwujudkan dengan membuka akses data keuangan Pertamina terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara real time.
Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak dapat me-review, mengevaluasi dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan PT Pertamina (Persero) sebelum SPT disampaikan.
Sistem ini sudah diterapkan sejak 1 Januari 2018. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2019 kolaborasi tim integrasi data perpajakan Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak telah menghasilkan sejumlah digitalisasi proses bisnis administrasi perpajakan baru yang meningkatkan transparansi transaksi perpajakan perusahaan.
Menurut Mekar, digitalisasi perpajakan ini dibangun oleh sebuah sistem yang bisa diakses oleh Pertamina dan Dirjen Pajak secara online dan real time.
Ia pun menekankan sistem ini bukan dalam bentuk aplikasi. Seluruh transaksi yang terekan akan dijalankan oleh sistem tersebut mengenai perpajakan.
Lebih lanjut Niken menjelaskan penerapan skema ini menciptakan Co-operative Compliance sebagai bentuk hubungan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip, mutual trust, mutual understanding, transparency, co-operation, dan collaboration.
"Skema ini akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dalam hal penyajian data dan monitoring secara real time, serta penyelesaian potensi selisih perpajakan dengan lebih cepat sehingga mengurangi beban cost of collection," paparnya. (Hld/OL-09)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved