Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKARANG ini hubungan internasional telah serumit jaring laba-laba. Akibatnya, tidak ada negara yang bebas dari dampak konflik internasional. Krisis atau ketegangan antara Korea Utara dan Malaysia yang kian memanas belakangan ini sudah pasti harus menjadi kewaspadaan dan mesti diantisipasi Indonesia. Itu bukan saja disebabkan ada warga negara Indonesia yang terkait dengan kasus pembunuhan Kim Jong-nam, melainkan juga karena Korut dan Malaysia telah meningkatkan ketegangan mereka menjadi saling ‘menyandera’ warga negara.
Senin (6/3), Korut mencegah semua WN Malaysia di Korut untuk meninggalkan negara tersebut. Larangan itu diberlakukan hingga masalah yang terjadi di Malaysia dapat dipecahkan. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengecam keras larangan tersebut dan balas memberlakukan larangan serupa bagi WN Korut di Malaysia.
Sebelumnya, kedua negara juga telah saling mengusir duta besar dan melempar tudingan. Korut menyikapi kematian Kim Jong-nam sebagai konspirasi Malaysia dengan musuh-musuh negara komunis itu. Korut juga menolak menyebut pria yang tewas akibat insiden di Bandara Kuala Lumpur itu sebagai saudara tiri pemimpin Korut, Kim Jong-un, tapi menyebut sesuai dengan nama paspor, yakni Kim Chol.
Teori hubungan internasional memang memahami jika negara melakukan berbagai hal untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Namun, aksi saling menyandera warga negara, bahkan warga sipil, tetap merupakan hal tidak etis dan mencederai norma hukum internasional. Padahal, tersedia banyak langkah diplomasi yang bisa dilakukan.
Penyanderaan itu berpotensi menyeret konflik tingkat atas ke level akar rumput. Rakyat kedua negara bisa memiliki sentimen terhadap warga negara berlawanan dan akibatnya bisa membahayakan keberadaan warga negara tersebut. Sentimen seperti itu pun berpotensi mudah dimanfaatkan pihak-pihak lain sehingga bisa saja meluas atau ikut menimbulkan sentimen ke warga negara asing lainnya yang berada di kedua negara.
Negara-negara lain harus waspada akan kemungkinan elevasi ketegangan supaya tidak meluas menjadi krisis kawasan. Selama ini Korut sudah sering membuat provokasi internasional, seperti meluncurkan misil balistik antarbenua. Langkah-langkah Korut pula yang kemudian membuahkan sanksi baik dari negara yang berseteru maupun sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Perseteruan berkepanjangan Korut dengan negara lain juga ikut membuat blok-blok hubungan internasional yang jelas tidak sehat bagi keseimbangan tatanan dunia. Sekarang, munculnya konflik baru Korut dan Malaysia jelas semakin memperburuk keadaan dan khususnya membahayakan stabilitas keamanan regional.
Karena itu, Indonesia sudah sepatutnya mengambil peran aktif untuk mencegah konflik tersebut semakin besar. Indonesia termasuk dalam sedikit negara yang masih menjalin hubungan baik dengan Korut. Indonesia juga terus meyakini bahwa Korut tidak semestinya dikucilkan dari dunia internasional. Bahkan pada 2012, Presiden Presidium Parlemen Korut Kim Yong-nam melakukan kunjungan resmi ke Indonesia.
Hubungan baik ini bisa menjadi jalan diplomasi untuk mengingatkan kedua negara tersebut agar menempuh jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Bukan saja penting bagi keberadaan warga negara masing-masing, jalan diplomasi juga menunjukkan martabat negara.
Bagi Indonesia, upaya penyelesaian konflik Korut-Malaysia juga akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan nasib Siti Aisyah yang didakwa ikut membunuh Jong-nam. Pantang bagi kita untuk menganggap enteng konflik kedua negara itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved