Pertaruhan Integritas KPU DKI

KESUKSESAN pemilihan kepala daerah bukan semata dilihat dari hasil, melainkan juga prosesnya. Itu disebabkan demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada lebih merupakan proses atau sarana ketimbang hasil atau tujuan.

Pilkada dalam tataran proses harus berlangsung jujur dan adil. Bila tidak, pilkada tercederai apa pun hasilnya, siapa pun pemenangnya.
Kejujuran dan keadilan mesti berlaku untuk semua, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Celakanya, kejujuran dan keadilan penyelenggara pemilu justru dipertanyakan.

Penyelenggaraan kampanye pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta yang berlangsung mulai hari ini hingga 15 April nanti menjadi diskresi KPU DKI yang dinilai tidak adil. Tidak adil karena diskresi itu hasil tafsir subjektif KPU DKI terhadap peraturan KPU. Disebut tafsir subjektif karena ada pihak lain yang menafsirkan berbeda.

PKPU hanya menyebutkan, bila pilkada berlangsung dalam dua putaran, dilakukan penajaman visi-misi. KPU DKI menafsirkan ada kampanye untuk penajaman visi dan misi itu. Sejumlah pakar politik dan pemantau pemilu menafsirkan tidak perlu ada kampanye pada putaran kedua.

KPU juga dinilai tidak adil karena diskresi diputuskan tidak sejak awal, tetapi ketika diketahui pilkada DKI berlangsung dalam dua putaran.

Pada setiap perbuatan tidak adil, pasti ada yang teraniaya, ada korban. Dalam sebuah pertandingan, ketika berbuat tidak adil, penyelenggara patut diduga berpihak kepada salah satu peserta. Akan tetapi, sudahlah. KPU DKI sebagai penyelenggara pilkada telah memutuskan ada kampanye pada putaran kedua.

Peserta pilkada mau tidak mau, siap tidak siap, terpaksa tidak terpaksa, harus mematuhi keputusan KPU DKI. Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, pun harus cuti. Toh, rakyat cukup cerdas untuk menilai bahwa ada yang ganjil dalam penyelenggaraan pilkada DKI.

Peserta pilkada DKI mesti memanfaatkan masa kampanye untuk menjaring pemilih. Mereka harus merapatkan barisan dan berjuang habis-habisan untuk memenangi pilkada.

Namun, kita berharap kampanye putaran kedua berlangsung dalam suasana teduh tanpa gaduh. Di putaran pertama, pilkada DKI gaduh dengan perkara suku, agama, ras, dan antargolongan yang dijadikan komoditas kampanye.

Oleh karena itu, kita menginginkan peserta tidak bikin gaduh pada masa kampanye sampai hari pemilihan, 19 April mendatang. Ini perlu kita tekankan karena pilkada DKI putaran kedua bak laga hidup-mati sehingga peserta boleh jadi melakukan apa pun untuk memenanginya.

Namun, kualitas pilkada pertama-tama ditentukan penyelenggara. Pilkada yang jujur dan adil memerlukan penyelenggara yang profesional dan berintegritas. Ironisnya, sekali lagi, kedua kualitas penyelenggaraan pemilu itu dinilai absen dari KPU DKI. Pilkada DKI putaran kedua menjadi pertaruhan bagi KPU DKI. Kita menuntut KPU DKI memulihkan integritas dan profesionalitas demi penyelenggaraan pilkada DKI putaran kedua yang jujur dan adil.

Bila tidak, KPU DKI di bawah pimpinan Sumarno bakal dicatat sebagai penyelenggara paling tidak profesional sepanjang sejarah pilkada DKI.

Lagi pula, peserta pilkada ingin menang secara elegan, bukan karena diuntungkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan keberpihakan penyelenggara pemilu.