Menyikapi Raja Salman

POLITIK bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional demi mengukuhkan jati diri bangsa semestinya menjadi panduan kebijakan luar negeri kita. Itulah landasan negara ini dalam menjalin hubungan dengan negara mana pun, termasuk Arab Saudi. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Kunjungan Raja Salman terasa istimewa.

Inilah kunjungan pertama Raja Saudi setelah 47 tahun. Presiden di era reformasi, mulai Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Joko Widodo, telah bertandang ke Saudi. Namun, sejak 1970, kunjungan balasan baru terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Berdasarkan politik luar negeri bebas aktif, kita semestinya memperlakukan Raja Salman setara dengan kepala negara lain yang berkunjung ke Indonesia.

Kita pun harus memosisikan diri secara setara dalam diplomasi dengan Saudi. Bila ada perlakuan spesial, itu semata-mata untuk menghormati tamu negara. Kita mesti mengingatkan itu karena di tengah perubahan geopolitik, negara-negara tertentu berusaha mencari aliansi baru. Indonesia harus cermat membaca perubahan peta politik global itu. Ketidaksetaraan dalam diplomasi akan membuat kita terikat, tidak bebas, dan mengekor aliansi tertentu.

Kita tahu hubungan Saudi dengan Amerika Serikat memburuk akibat kebijakan perang global terhadap terorisme pascaserangan 11 September. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS yang dinilai diskriminatif terhadap Islam dan Timur Tengah memperburuk hubungan Amerika dan negara-negara Timur Tengah. Saudi pun sejak beberapa tahun lalu berpaling ke Asia, juga Rusia.

Tujuannya tiada lain untuk mereduksi hegemoni Amerika yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi sekutu utama Saudi. Dalam situasi seperi itu, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya punya posisi strategis. Indonesia bisa memainkan peran lebih aktif dalam menjaga keseimbangan antara Barat dan Timur Tengah serta Islam.

Kepentingan nasional, terutama ekonomi, harus kita utamakan dalam diplomasi dengan Raja Salman. Terus terang, hubungan bilateral kedua negara belum optimal. Isu utama dalam hubungan Indonesia-Saudi melulu terkait dengan perkara tenaga kerja perempuan dan haji. Bantuan Saudi ke Indonesia kebanyakan bersifat keagamaan, misalnya bantuan untuk pembangunan tempat ibadah.

Dalam pertemuan dengan Raja Salman, Indonesia semestinya bisa 'menekan' Saudi untuk memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Investasi di bidang energi dan pariwisata bisa menjadi ladang kerja sama ekonomi kedua negara. Bila kita bisa mempraktikkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional, jati diri kita, baik secara politik maupun ekonomi, akan terjaga.

Secara politik, globalisasi dalam hal hubungan politik antarnegara tidak akan menggerus identitas bangsa. Secara ekonomi, kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain bertujuan mencapai kemandirian ekonomi. Kunjungan Raja Salman berlangsung di tengah dinamika politik pilkada DKI. Celakanya, kunjungan tersebut telah dieksploitasi dan dipolitisasi sehingga memproduksi percekcokan yang tidak produktif, terutama di media sosial.

Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjadikan kunjungan Raja Salman produktif bagi hubungan politik dan ekonomi kedua negara. Caranya tiada lain dengan mempraktikkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional demi menjaga jati diri bangsa.