Keadilan Pilkada yang Tegak Lurus

PILKADA serentak di 101 daerah enam hari lagi digelar. Pilkada yang bertujuan memilih pemimpin daerah secara langsung itu mestinya digelar dengan bermartabat. Pilkada bermartabat harus menjamin keadilan. Yang disebut keadilan pilkada bukan semata soal memastikan setiap warga negara memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilih pada 15 Februari.

Jauh lebih penting lagi, ini yang sering diabaikan, keadilan pilkada ialah bagaimana hak pilih itu disalurkan sesuai dengan kehendak bebas pemilih, tanpa intervensi, pengaruh materi, iming-iming, ataupun intimidasi. Kebebasan menggunakan hak pilih tanpa dipengaruhi politik uang itulah hakikat keadilan pilkada. Harus jujur diakui keadilan pilkada tidak pernah berjalan tegak lurus. Salah satu faktornya ialah praktik politik uang.

Uang menjadi faktor dominan untuk memenangi pilkada. Karena itu, uang disebut sebagai yang mahakuasa. Mampukah keadilan pilkada diwujudkan? Ada yang menyebutnya sebagai ilusi belaka. Alasannya, sebagian besar masyarakat masih bersahabat dengan politik uang. Meski politik uang menjadi kejahatan luar biasa, ia tetap diminati sebagai solusi untuk memenuhi syahwat kekuasaan.

Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik uang terlihat dari kajian Bawaslu dan lembaga Founding Fathers House yang dipaparkan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (6/2). Hasil survei di 34 provinsi yang melibatkan 1.200 responden menunjukkan, pada 2016, 61,8% responden mengatakan akan menerima pemberian uang peserta pilkada. Angka itu tidak berbeda jauh ketimbang pada 2010 (64,5%), 2014 (66%), dan 2015 (63%).

Hasil survei itu menunjukkan sebagian besar masyarakat masih sangat membiarkan atau permisif dalam menyikapi politik uang. Masyarakat telanjur menganggap politik uang sebagai budaya dalam pemilu. Mereka menganggap politik uang dalam pemilu merupakan bagian dari rezeki.

Otoritas pilkada tidak boleh patah arang. Mereka harus mampu membuktikan memerangi praktik politik uang bukan ilusi. Politik uang tidak hanya sebagai kejahatan, tetapi juga merampas harga diri rakyat. Karena itu, ia harus dilawan dengan sekuat tenaga.

Cara paling ampuh dalam melawan politik uang ialah menggerakkan pengawas pemilu (panwaslu) untuk mengantisipasinya. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menggandeng lembaga pemantau pilkada beserta masyarakat untuk menjadikan politik uang sebagai musuh bersama yang wajib dienyahkan.

Jauh lebih ampuh lagi ialah penegakan hukum. Pemberi dan penerima uang diancam dipenjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sesungguhnya perundang-undangan telah didesain secara paripurna untuk memerangi politik uang. Selain sebagai kejahatan pidana, politik uang termasuk pelanggaran administrasi.

Bawaslu dapat menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif. Apabila itu terbukti, sanksinya tidak main-main. Bawaslu bisa membatalkan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU 10/2016. Itulah kali pertama Bawaslu diberi kewenangan luar biasa untuk membatalkan pencalonan bila ada calon yang terbukti melakukan praktik politik uang. Terang benderang sudah, memerangi politik uang hanya ilusi bila Bawaslu berpangku tangan. Saatnya Bawaslu turun tangan untuk menegakkan keadilan pilkada yang tegak lurus.