Mati Kepayahan Meratakan Pembangunan

PENUTUPAN 2016 menyisakan sejumlah catatan atas kinerja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi mampu mencapai angka moderat 5%, tetapi masih di bawah target 5,2%. Itu antara lain menunjukkan kerja mesin-mesin penggerak pertumbuhan yang dikerahkan pemerintah masih di bawah potensi yang bisa dicapai.

Dengan kontribusi pertumbuhan tersebut, jumlah penduduk miskin turun 250 ribu orang, menjadi tinggal 10,7% total penduduk Indonesia. Namun, penurunan angka kemiskinan itu pun sedikit meleset dari batas atas target pemerintah untuk 2016, yakni 10,6%.

Selama dua tahun belakangan, upaya pemerataan pembangunan membuahkan hasil positif. Rasio Gini yang terpangkas dari 0,41 menjadi 0,39 menunjukkan kesenjangan kesejahteraan sosial sedikit menurun. Perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin yang sebelumnya cenderung terus melebar kini menuju tren menyempit.

Kesenjangan yang semakin melebar menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal mendistribusikan hasil-hasil ekonomi secara merata. Akibatnya, si kaya semakin kaya dan si miskin terus saja miskin.

Meski begitu, rasio Gini 0,39 masih tergolong tinggi dan membahayakan karena sangat rawan menjadi katalis konflik-konflik sosial. Kesenjangan yang lebar juga sering kali dibarengi angka kemiskinan yang tinggi. Penduduk miskin di mana pun pasti menjadi beban bagi negara dan perekonomian nasional.

Tren penurunan kesenjangan mesti diwujudkan mengiringi pertumbuhan ekonomi yang semakin laju. Karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri agar bekerja lebih keras. Rupanya Presiden menilai rasio Gini diturunkan dengan usaha yang baru setengah mati. Oleh karena itu, kini para menteri diminta mati-matian memangkas kesenjangan lebih jauh.

Apa yang terucap di mulut, betapa pun menggebunya, belum tentu mudah dilaksanakan. Kekakuan birokrasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintahan masih kerap menjadi penghambat. Pemerintah pusat juga tidak bisa bergerak sendirian mengangkat kesejahteraan kaum papa yang mayoritas bermukim di perdesaan. Pemerintah daerah harus ikut bergerak mengefektifkan pemerataan pembangunan.

Masih banyak daerah yang dipenuhi penduduk miskin, padahal memiliki anggaran yang sesungguhnya cukup memadai untuk menggerakkan perekonomian setempat. Kepala-kepala daerah sibuk memperjualbelikan jabatan perangkat daerah untuk mengisi pundi-pundi kekayaan pribadi.

Mereka juga mungkin lebih memilih mengenakan pungutan liar bagi pengusaha-pengusaha ketimbang memberikan kemudahan berusaha. Semua ada label harganya dan uang yang diraup hanya untuk memuaskan kerakusan para tikus daerah itu.

Boleh jadi pusat gencar membangun beribu kilometer jalan, menyediakan puluhan ribu megawatt tenaga listrik, serta mendirikan ratusan pelabuhan dan bandara. Namun, jika daerah enggan membuka jalan bagi perkembangan sumber-sumber ekonomi bagi warganya, prasarana itu hanya akan terlihat bak istana bagi kelompok miskin. Bisa dilihat, tetapi tidak tersentuh, apalagi ditinggali.

Bila itu yang terjadi, sampai pusat mati kepayahan pun, kesenjangan sosial tidak pernah akan terhapus.