Tak akan Kenyang Bupati Sri Disuap

PARA kepala daerah yang tersangkut korupsi ibarat musang berbulu domba. Pada saat kampanye mereka menampilkan diri sebagai sosok yang bersih, jauh dari perilaku koruptif. Begitu berkuasa, ketahuan aslinya sebagai perampok uang rakyat.

Ada 11 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2016. Beberapa di antaranya telah ditahan dan menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi.

Penangkapan Sri Hartini, Bupati Klaten, Jawa Tengah, pada 30 Desember 2016, patut mendapatkan sorotan serius. Disorot karena ia merupakan bupati produk pilkada serentak pertama kali yang digelar pada 9 Desember 2015.

Pelantikan Sri Hartini yang berpasangan dengan Sri Mulyani sebagai Wakil Bupati Klaten pada 17 Februari 2016 disambut dengan pesta rakyat yang meriah. Dua Sri itu malah dinobatkan rekor Muri sebagai pasangan bupati dan wakil bupati perempuan pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung.

Tidak sedikit warga Klaten menyambut penangkapan Sri Hartini dengan mata terbelalak. Mereka terkejut sebab satu bulan setelah dilantik, Sri Hartini bersama 17 kepala daerah lainnya di Jawa Tengah, diantar sendiri oleh Gubernur Jawa Tengah, mendatangi Gedung KPK untuk meneken pakta integritas antikorupsi.

Sri Hartini meneken pakta integritas antikorupsi hanya 11 bulan sebelum ditangkap KPK. Harus jujur dikatakan bahwa Bupati Klaten periode 2016-2021 itu ialah kepala daerah produk dari politik dinasti. Suaminya, Haryanto Wibowo, merupakan Bupati Klaten periode 2000-2005. Hartini juga pernah menjadi wakil bupati periode 2010-2015 mendampingi Sunarna, bupati periode 2005-2015. Wakil Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Mulyani ialah istri Sunarna.

Dalam konteks pilkada serentak jilid kedua pada 15 Februari 2017, tak jemu-jemunya kita ingatkan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin daerah, apalagi terkait dengan politik dinasti. Politik dinasti, istri menggantikan suami, anak menggantikan ayah untuk tetap menjabat, berpotensi melanggengkan kebiasaan korupsi.

Kebiasaan korupsi yang diwariskan dalam politik dinasti gagal dibendung. Upaya mengatasi politik dinasti pernah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 7 Huruf r UU itu menyatakan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, ketentuan itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015.

Tidak ada lagi peluang untuk membendung politik dinasti melalui regulasi sebab putusan MK wajib dijalankan. Pada sisi lain, kita tidak sudi kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat terjerembap dalam lumpur korupsi. Terus terang, cara membendung korupsi dengan meneken pakta integritas tak lagi ampuh.

Kita mendorong KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan mereka, selain mempertahankan kebiasaan operasi tangkap tangan. Apalagi, modus korupsi yang dilakukan Bupati Klaten, yakni diduga menerima suap untuk promosi jabatan pegawai negeri sipil, juga terjadi di daerah lainnya.

Jual beli jabatan hanya menghasilkan pejabat daerah yang dipilih bukan atas dasar kualitas pekerjaan dan kompetensi, melainkan karena uang yang dibayar. Kepala daerah pasti tidak punya otoritas moral untuk memberi perintah ke pejabat yang sudah membayar untuk mendapatkan jabatan.

Penangkapan Sri Hartini hanyalah puncak gunung es fenomena jual beli jabatan pemerintahan di Indonesia. Kala kepala daerah mempunyai peluang memperdagangkan pengaruhnya, saat itulah tampak perangai aslinya seperti domba atau musang, atau jangan-jangan musang berbulu domba.