Wibawa Negara di Kasus Ahok

REPUBLIK ini betul-betul sedang diuji. Di tengah impitan kasus supersensitif terkait dengan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, wibawa negara pun dipertaruhkan.

Perkara yang membelit Ahok itu bukan perkara ecek-ecek. Ia berkembang liar karena mencuat di kala DKI Jakarta sedang menggelar pilkada dan di perhelatan itu pula Ahok menjadi salah satu kontestan. Ia menjadi perkara besar, sangat besar, karena menyangkut persoalan agama dan telah menyita perhatian nasional, bahkan internasional.

Sudah lama ruang publik disesaki silang pendapat terkait dengan persoalan itu. Sudah teramat banyak energi bangsa ini terkuras sehingga sudah semestinya masalah tersebut diselesaikan secara profesional dan proporsional.

Beberapa kali melalui forum ini kita menyuarakan bahwa kasus yang melibatkan Ahok ialah kasus hukum sehingga mesti diselesaikan lewat jalur hukum semata. Hanya tangan hukum, bukan tangan politik atau tangan-tangan lain, yang bisa menangani dan menuntaskannya.

Kita mengapresiasi langkah Polri yang sudah lama memproses kasus itu dan belakangan mempercepat gerak agar penanganan selesai dalam waktu dekat. Pekan depan, gelar perkara secara terbuka dijadwalkan digelar untuk menentukan apakah penyelidikan perkara tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Itulah saat-saat krusial karena di situlah akan diputuskan apakah Ahok menjadi tersangka atau tidak.

Kualitas sebuah negara bisa diukur antara lain dengan seberapa patuh masyarakat tunduk pada hukum. Semakin patuh pada hukum, semakin berkelas negara itu. Begitu pun sebaliknya. Kepatuhan pada hukum juga bisa menjadi indikator baik buruknya sebuah negara dalam berdemokrasi. Jika masyarakat benar-benar taat pada hukum, berarti demokrasi negara itu benar-benar baik. Begitu pun sebaliknya.

Kepatuhan pada hukum bahkan dapat menjadi tolok ukur seberapa besar wibawa sebuah negara dan kasus Ahok menjadi ujian mahaberat terhadap wibawa negara ini. Kita menyambut baik komitmen Presiden Joko Widodo sebagai representasi negara yang menyerahkan sepenuhnya perkara Ahok ke penegak hukum.

Komitmen itu merupakan penegas bahwa hukum harus betul-betul menjadi panglima kita dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen itu pula yang kita harap hadir dari para pihak terkait, termasuk Polri.

Kepolisian mutlak bekerja menangani kasus Ahok hanya berlandaskan hukum. Kalau nantinya kepolisian memutuskan Ahok tidak menjadi tersangka, keputusan itu harus semata karena pertimbangan hukum, bukan karena faktor lain. Pun, jika nantinya kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka, ketetapan itu semata karena alasan hukum, bukan karena tekanan massa.

Betul apa yang ditegaskan Presiden saat memberikan arahan kepada jajaran Polri, kemarin, bahwa Korps Bhayangkara pantang takut dengan tokoh, kelompok-kelompok, atau organisasi apa pun. Betul bahwa penegakan hukum yang profesional sangatlah penting karena akan membuat negara ini kuat dan wibawa negara terjaga.

Kita menyambut baik safari Presiden Jokowi ke institusi TNI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan Polri pascademo damai 4 November. Langkah itu menunjukkan bahwa negara masih ada untuk mengatasi persoalan seberat apa pun. Langkah itu juga membawa pesan bahwa negara butuh peran segenap elemen bangsa untuk menyelesaikan setiap permasalahan.

Agar kasus Ahok lekas berakhir, wibawa negara dan kebesaran hati seluruh anak bangsa sangat dibutuhkan. Karena itu, apa pun putusan soal status Ahok nanti, semua pihak harus menghormatinya.