Mencegah Polarisasi Menepis Isu SARA

PERGULATAN partai-partai pengusung calon nonpetahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berujung dengan pendaftaran dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh dua poros partai pengusung. Poros Cikeas yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan poros Kertanegara yang mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada hari terakhir pendaftaran, kemarin.

Dengan demikian, ditambah pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang telah mendaftar pada hari pertama pendaftaran, kontestan pada pilkada DKI yang bakal digelar Februari mendatang berjumlah tiga pasangan cagub dan cawagub.

Kontestan yang berjumlah tiga pasang itu tentu saja membawa konsekuensi tersendiri. Konsekuensi utama tentu saja ialah potensi pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran menjadi lebih besar. Jika itu yang terjadi, konsekuensi lain akan menyusul. Pertama, pelaksanaan pilkada akan berlangsung dua bulan lebih lama. Kedua, biaya pelaksanaan pilkada dua putaran akan jauh lebih besar.

Namun, baik satu ataupun dua putaran, kesemuanya sah dan dijamin undang-undang. Karena itu, kita tanpa terkecuali mendukung seluruh proses untuk memilih pemimpin DKI 2017-2022 itu agar berjalan sukses, lancar, jujur, adil, dan demokratis.

Di lain sisi, kita juga melihat sisi positif dari pilkada dengan lebih dari dua pasangan ini. Meskipun berpotensi lebih memakan waktu dan biaya, kita melihat pilkada dengan tiga pasangan cagub-cawagub baik bagi Jakarta. Baik karena potensi terjadinya polarisasi yang cenderung memanaskan iklim politik akibat persaingan langsung dari dua poros kekuatan akan jauh lebih berkurang. Kita tentu masih ingat polarisasi yang terjadi pada Pilpres 2014 akibat cuma ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kita juga mencatat kekhawatiran akan adanya penggunaan isu SARA untuk menyerang calon petahana Ahok-Djarot sejak jauh hari sudah berkembang. Melalui kontestasi dengan tiga pasangan cagub-cawagub tersebut, kita berharap polarisasi yang menjurus kepada persaingan tidak sehat semacam itu dapat diminimalkan, jika tidak bisa dihilangkan sama sekali. Pilkada dengan lebih dari dua pasangan juga memberi opsi lebih banyak kepada pemilih untuk memilih. Dengan tiga kontestan, pemilih mempunyai alternatif perbandingan lebih objektif dalam mencari kandidat yang benar-benar terbaik untuk diberi amanah memimpin Ibu Kota.

Hal yang sama juga berlaku bagi kontestan. Mereka ditantang untuk mempresentasikan kemampuan terbaik dalam meyakinkan pemilih terkait dengan visi, misi, gagasan, dan program yang akan dan sudah mereka jalankan demi membuat kehidupan Ibu Kota lebih baik dan lebih sejahtera.

Karena itu, kita mendorong tiga pasangan tersebut beserta seluruh tim sukses dan pendukung mereka untuk menjaga komitmen bagi berlangsungnya kompetisi yang jujur, sehat, dan produktif. Kita ingin Pilkada DKI 2017 menjadi kesempatan bagi seluruh kontestan dan warga Jakarta untuk semakin memperkukuh demokrasi kita.
Apalagi, Jakarta merupakan barometer Indonesia. Untuk itu, persaingan sehat melalui adu gagasan dan program menjadi satu-satunya pilihan.