Kerja Nyata Atasi Ketimpangan

KEMISKINAN, pengangguran, dan ketimpangan sosial merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Meski selama 71 tahun Indonesia merdeka dan rezim penguasa sudah silih berganti, mata rantai tiga masalah pokok itu belum bisa diputus.

Harus ada kemauan kuat, sangat kuat, untuk memutus mata rantai kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Kemauan kuat itu mesti sejalan dengan pilihan strategi pembangunan. Pilihan percepatan pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang Joko Widodo sejak ia dilantik menjadi presiden pada Oktober 2014 sudah menjejakkan hasil. Indikator kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial memang turun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total penduduk miskin Indonesia turun sebanyak 580 ribu orang, menjadi 28 juta jiwa atau 10,86% dari total penduduk. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan Februari 2015, yang mencapai 7,45 juta orang (5,81%).

Rasio Gini Indonesia yang menunjukkan indikator ketimpangan juga turun dalam setahun, dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan paling parah. Harus tegas dikatakan, upaya memperbaiki indikator-indikator kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial itu tidak ada garis akhirnya.

Karena itu, jangan pernah berpuas diri dengan angka statistik yang kadang kala tidak memperlihatkan realitas sesungguhnya. Penduduk miskin tetap mengalami tekanan ekonomi yang semakin berat. Meski rasio Gini yang dirilis BPS pada 19 Agustus menurun, ketimpangan sosial dalam kenyataannya tetap menganga lebar. Struktur perekonomian menjadi jantung persoalan.

Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 10% orang terkaya Indonesia menguasai 77% dari total kekayaan di negeri ini. \Terlalu lama negeri ini merawat ketimpangan sosial dengan pola pembangunan Jawa-sentris. Pemerintahan Jokowi sudah mencanangkan pembangunan dengan paradigma Indonesia-sentris.

Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa diharapkan mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial karena ada penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan rakyat. Menyelesaikan akar masalah dengan memutus rantai kemiskinan melalui ketersediaan lapangan kerja ialah keniscayaan.

Sekalipun pertumbuhan ekonomi tinggi, jika hanya ditopang sektor padat modal, sedangkan sektor padat karya tersendat, penurunan angka kemiskinan akan menjadi angka statistik belaka. Tidak kalah penting ialah perbaikan infrastruktur ekonomi perdesaan dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan perdesaan sekaligus mencegah urbanisasi kemiskinan dari desa ke perkotaan.