Pantang Puas karena Survei

MENJADI nakhoda bagi 'kapal besar' bernama Indonesia, saat ini, bukanlah pekerjaan mudah. Perlu kerja keras dan tidak boleh ada kamus cepat puas atas hasil sementara yang dicapai mengingat kompleksitas persoalan dan problem kebangsaan teramat rumit.

Jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hebat bukan lagi sekadar terjal dan mendaki, melainkan juga dipenuhi ranjau yang kerap membahayakan. Karena itu, sekecil apa pun riak-riak ketidakpuasan mesti menjadi perhatian serius untuk dipecahkan.

Begitu pula mestinya cara pemimpin pemerintahan di Republik ini membaca hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis kemarin. Dalam rilis survei menjelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu diketahui bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam berbagai bidang kehidupan dianggap memuaskan oleh mayoritas masyarakat, yakni sebesar 67%.

Bahkan, sebanyak 72% publik yakin bahwa Jokowi-JK mampu memimpin bangsa ini menuju perbaikan hingga akhir periode di 2019. Survei digelar pada 22-28 Juni 2016 di 34 provinsi dengan teknik wawancara tatap muka terhadap responden sebanyak 1.027 warga yang memiliki hak pilih.

Secara spesifik, kinerja Jokowi-JK yang paling mengalami kemajuan ialah pembangunan infrastruktur (71%) dan pelayanan kesehatan yang terjangkau (61%). Kedua hal itu kian membaik jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Kendati yang menilai pemerintahan Jokowi-JK semakin baik lebih banyak jumlahnya ketimbang yang menilai semakin buruk, tidak semua hasil survei 'cerah' dan menyenangkan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan kesejahteraan, serta dalam perkara menekan korupsi, masih lebih banyak warga yang menilai kinerja pemerintah Jokowi-JK tidak ada perubahan.

Sebagian besar publik juga menilai bahwa dalam soal pemenuhan lapangan kerja, pemerintahan Jokowi-JK belum sepenuhnya mampu mengurai masalah secara signifikan. Sebagian di antara responden malah menilai situasi saat ini memburuk.
Tentu, secara umum hasil survei tersebut menunjukkan gejala distrust yang pernah dialami pemerintahan sebelumnya mulai terkikis. Perlahan tapi pasti kepercayaan publik terus tumbuh sehingga ia berkorelasi positif terhadap kian kondusifnya perekonomian bangsa.

Itulah modal sosial yang amat berharga bagi Republik ini dan bagi pemerintahan di mana pun di kolong langit ini. Karena itu, roda pemerintahan yang sudah berada di jalur yang tepat tersebut harus terus dirawat dan 'dibayar' dengan kerja keras serta autentisitas sikap pemimpin dan seluruh jajaran di bawahnya.

Cara paling ampuh 'membayar' kepercayaan tersebut ialah dengan segera membereskan masalah-masalah yang masih menjadi akar ketidakpuasan. Persoalan pengendalian harga kebutuhan pokok, percepatan pemerataan kesejahteraan, pemenuhan lapangan kerja, dan kesigapan dalam memberantas korupsi harus dikerjakan dengan sangat bergegas.

Beragam survei yang muncul tidak boleh menjadikan pemerintahan kali ini lengah, apalagi berpuas diri. Lebih baik membaca rupa-rupa ketidakpuasan publik yang masih ada dari hasil survei tersebut ketimbang mengglorifikasi kepuasan publik itu, selayak apa pun tingkat kepuasan itu untuk digaungkan.

Dengan begitu, harapan rakyat bagi perwujudan pemerataan dan percepatan pencapaian kesejahteraan bukan lagi pepesan kosong dan segera mampu direalisasikan.