Saatnya Tegas Atasi Penyanderaan

EMPAT kali penyanderaan dalam rentang empat bulan jelas merupakan bukti kelompok militan Abu Sayyaf memang menjadikan Indonesia bulan-bulanan dengan terus mengincar para pelautnya.

Tujuan mereka sama, yakni meminta tebusan uang yang jumlahnya jelas tidak sedikit.

Dalam penyanderaan pertama yang terjadi pada 26 Maret, 10 anak buah kapal akan dibebaskan jika ditukar dengan 50 juta peso atau sekitar Rp14,3 miliar.

Mereka dibebaskan awal Mei tanpa pembayaran uang tebusan.

Bahkan, dalam pembajakan terakhir, kelompok sempalan Abu Sayyaf menjelajah hingga ke perairan Malaysia dan membajak sebuah kapal ikan.

Dari tujuh awak yang berada di kapal ikan tersebut, para pembajak seperti sengaja memilih tiga di antaranya yang berpaspor Indonesia, menyandera dan membawa mereka ke wilayah Filipina.

Sebelumnya, akhir bulan lalu, kelompok Abu Sayyaf menyandera tujuh WNI.

Itu artinya saat ini total 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Segala upaya telah dilakukan, mulai diplomasi, patroli militer bersama, hingga pendekatan hubungan antarwarga kedua negara.

Namun, kenyataannya hal itu tidak banyak berpengaruh.

Penyanderaan terus berlangsung, bahkan hingga pemerintahan di Filipina berganti dari Benigno Aquino III kepada Rodrigo Duterte.

Indonesia perlu lebih keras melontarkan desakan kepada pemerintah Filipina untuk membereskan masalah domestik mereka tersebut.

Imbas dari keganasan gerilyawan bersenjata di Filipina Selatan itu telah mengganggu aktivitas perekonomian negara tetangga.

Filipina sepantasnya me-ningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan akti-vitas kekerasan kelompok Abu Sayyaf merebak luas di kawasan.

Aksi perompakan dan penyanderaan WNI bisa menjadi sebuah preseden yang bisa diikuti aksi lain.

Surat Presiden Joko Widodo dan sambungan telepon langsung kepada Presiden Duterte yang meminta perhatian khusus untuk mengatasi pembajakan oleh Abu Sayyaf mesti ditindaklanjuti lewat upaya lebih tegas.

Jangan sampai upaya lunak selama ini disalahartikan bahwa Indonesia lembek.

Indonesia mesti memberikan pesan kuat kepada Filipina bahwa jika mereka tidak bisa membereskan persoalan domestik itu, meminta bantuan Indonesia menjadi keniscayaan untuk membebaskan sandera.

Kita tidak tahu pasti seberapa kemampuan Filipina membebaskan sandera.

Yang pasti, 18 prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di Pulau Jolo April lalu. Operasi itu sendiri gagal total.

Pemerintah Filipina semestinya tak perlu ragu memberi lampu hijau kepada pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk masuk ke wilayah mereka.

Apalagi, pasukan TNI memiliki catatan keberhasilan dalam membebaskan sandera dari genggaman teroris.

Pembebasan pesawat Garuda Indonesia DC-9 yang dibajak teroris di Thailand pada 11 Maret 1981 serta penyelamatan kapal MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia pada 2011 membuktikan Indonesia mampu mengatasi penyanderaan.

Pemerintah Indonesia harus tetap menjadikan penyela-matan 10 sandera sebagai prioritas.

Akan tetapi, kita tidak boleh lembek terhadap kelompok penyandera, misalnya dengan begitu saja memberikan tebusan kepada mereka.

Alih-alih membuat penyanderaan berhenti, para penyandera bisa jadi makin gemar menyandera WNI karena ujung-ujungnya akan mendapat uang tebusan.

Saatnya pemerintah bersikap dan berlaku tegas.