Menjamin Transparansi Anggaran Pendidikan

KORUPSI dapat berlangsung, salah satunya, karena ada kesempatan. Jika seluruh sistem yang melahirkan kesempatan untuk melakukan korupsi itu ditiadakan, niscaya korupsi bisa dinihilkan.

Persoalannya meniadakan peluang itu bukanlah pekerjaan seperti membalikkan telapak tangan.

Dalam setiap sistem selalu saja ada kelemahan sehingga menihilkan munculnya peluang korupsi menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai.

Oleh karena itu, jika ada gagasan dan upaya yang dapat meminimalkan munculnya kesempatan bagi praktik korupsi, upaya itu harus didukung.

Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk menerapkan empat jurus mengatasi korupsi dana alokasi khusus (DAK) di sektor pendidikan ialah salah satunya.

Empat jurus itu disodorkan Anies, Kamis (19/5), untuk merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memaparkan data korupsi di lingkungan Kemendikbud.

Dalam data tersebut ICW menyebut selama periode 2006-2015 terdapat 85 kasus korupsi DAK pendidikan dengan kerugian negara sebesar Rp377 miliar.

Yang pertama dari empat jurus Anies itu ialah menerapkan e-purchasing berbasis e-catalogue.

Yang kedua menjalankan cashless.

Yang ketiga revisi petunjuk teknis agar lebih jelas dan tidak mudah keliru dan yang keempat mengumumkan neraca pendidikan.

Kita menghargai respons positif Mendikbud terhadap data korupsi yang diduga terjadi di lingkungan kerja Anies Baswedan.

Dengan keempat jurus itu, kita berharap Kemendikbud dapat menekan potensi korupsi di bidang pendidikan.

Sesungguhnya, keempat jurus yang dikemukakan Mendikbud tersebut bukan jurus yang sepenuhnya baru.

Konsep e-purchasing berbasis e-catalogue, misalnya, merupakan bagian dari konsep e-budgeting yang digagas pula oleh Joko Widodo saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Gagasan itu juga telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta di bawah perintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Akan tetapi, inisiatif Mendikbud untuk menerapkan hal itu di Kemendikbud tetaplah harus diapresiasi.

Jika benar jurus tersebut diimplementasikan sepenuhnya di lingkungan Kemendikbud, baik pusat maupun daerah, akan semakin banyak dan luas wilayah serta bidang kementerian yang menerapkan konsep tersebut.

Pada dasarnya, keempat jurus Anies tersebut bermuara kepada peningkatan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Konsekuensinya, jika transparansi meningkat, peluang bagi praktik korupsi pun semakin dapat ditekan.

Kita memahami jika implementasi dari keempat konsep itu lebih mudah diwacanakan daripada diimplementasikan.

Akan tetapi, kita percaya dengan niat baik dan komitmen kuat, Mendikbud dapat menjalankan agenda itu.

Anies bahkan sepenuhnya kita dukung jika dapat mengimplementasikan konsep transparansi itu hingga ke unit-unit terkecil di Kemendikbud dari pusat hingga daerah.

Perang melawan korupsi ialah perang tanpa henti.

Setiap upaya untuk memenangi perang itu harus dikuatkan di mana pun dan oleh siapa pun.