Menindak Maskapai Buruk

DUNIA penerbangan di Indonesia mengalami perkembangan pesat yang tentu saja bagus bagi pergerakan roda ekonomi negara kita. Sayangnya, itu tak diikuti peningkatan manajemen pelayanan maskapai-maskapai penerbangan.

Manajemen maskapai-maskapai tersebut sering kali lalai. Itu menyebabkan maskapai penerbangan kita terpuruk di urutan terburuk dalam percaturan penerbangan dunia.

Kelalaian dan kesalahan manajemen bahkan mencapai tingkat yang membahayakan keamanan negara. Itulah yang terjadi ketika penumpang rute internasional Lion Air dan Air Asia Indonesia tidak diantar ke terminal internasional sehingga tak melewati pemeriksaan Imigrasi.

Insiden Lion Air terjadi Selasa (10/5) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, terhadap penumpang pesawat JT161 rute Singapura-Jakarta. Insiden Air Asia Indonesia berselang enam hari kemudian di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Kemarin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memang telah mengeluarkan surat pembekuan izin layanan penanganan darat (ground handling) kedua maskapai itu. Namun, tentu saja langkah itu tidak cukup sebagai sanksi atas pelanggaran yang berpotensi mengancam keamanan negara itu.

Menyuruh kedua maskapai tersebut mencari penumpang mereka yang belum melapor juga bukan merupakan sanksi yang memadai. Sanksi sebatas itu justru hanya menunjukkan lembeknya pemerintah. Terlebih kenyataan menunjukkan sanksi baru dikeluarkan setelah adanya insiden kedua.

Padahal, sebenarnya sudah terlalu banyak pelanggaran hak konsumen dilakukan kedua maskapai itu. Jika kebiasaan delay, kerusakan teknis, hingga kecelakaan darat yang melibatkan grup maskapai itu tidak mampu menggerakkan kepekaan pemerintah, semestinya insiden inilah yang menjadi titik balik.

Lolosnya proses imigrasi sesungguhnya tamparan keras pada pemerintah akan kelonggaran yang diberikan selama ini. Pantas belaka jika rakyat tidak hanya geram kepada Lion Air dan Air Asia, tetapi juga Kementerian Perhubungan karena membuka celah berulangnya pelanggaran.

Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya membayar kealpaan mereka selama ini dengan menginvestigasi secara menyeluruh manajemen Lion Air Group dan Air Asia Indonesia. Terlebih, perusahaan ground handling Lion Air juga berada dalam payung grup maskapai itu. Dengan begitu, kesalahan penanganan darat sebenarnya wajah dari keseluruhan sistem dan manajemen yang memang bobrok.

Sungguh konyol jika Lion Air sudah merasa cukup bertanggung jawab dengan memecat sopir bus yang mengangkut penumpang penerbangan internasional ke terminal domestik. Alih-alih hanya mengorbankan pucuk terbawah sistem, seharusnya Lion Air melakukan pembenahan menyeluruh.

Maskapai tergerak melakukan pembenahan menyeluruh hanya jika pemerintah menjatuhkan sanksi tegas. Kesalahan yang didiamkan akan dianggap kebenaran. Kesalahan yang tak ditindak tegas tinggal menunggu waktu untuk menjadi puncak gunung es yang kelak menjadi bola salju yang menggelinding menimbun dunia penerbangan kita.

Permasalahan ini juga menjadi catatan pembenahan infrastruktur bandara secara menyeluruh. Pertumbuhan industri penerbangan semestinya juga diikuti segera dengan infrastruktur bandara yang memadai.