Era Parpol Jadi Akselerator Ekonomi

SEJAK Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik Oktober 2014, iklim politik Indonesia nyaris tak pernah sepi dari kegaduhan. Friksi politik pascapilpres terbawa hingga menjelang dua tahun perjalanan pemerintahan.

Tak pelak, konflik internal partai politik pun memiliki porsi signifikan dalam menyumbang kegaduhan iklim politik di parlemen. Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang hampir dua tahun terbelah dan terjebak dalam dualisme kepengurusan. Kondisi itu berimbas dalam pengambilan kebijakan di parlemen.

Namun, kini episode perseteruan kedua partai itu berakhir sudah. Melalui musyawarah nasional luar biasa di Bali yang berakhir kemarin, Partai Golkar berhasil melakukan rekonsiliasi. Pertarungan dua kubu untuk saling klaim keabsahan kepengurusan di berbagai medan, baik ranah hukum maupun politik, telah menemukan simpul rekonsiliasinya.

Setya Novanto yang terpilih memimpin Golkar pun sudah berjanji untuk menjalankan putusan munaslub, di antaranya untuk aktif menjadi barisan pendukung pemerintah. Persaingan sengit dalam beberapa bulan pun luruh setelah lawan terberat Novanto, yakni Ade Komarudin, secara legawa mundur dari pencalonan demi mengedepankan semangat islah daripada kompetisi.

Jalannya munaslub memberi sinyal penting bahwa seluruh elemen Golkar ingin konflik segera diselesaikan, bukan untuk dipelihara. Selain berimbas buruk pada partai, terutama dalam pilkada serentak 2015, konflik Golkar membuat partai yang tidak terbiasa menjadi oposisi itu harus rela menjadi 'penonton' saat pemerintah berjibaku menggerakkan roda ekonomi yang melambat.

Penegasan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan para pemangku kepentingan di partai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2014 itu tetap menghendaki Golkar mengutamakan kekaryaan. Selama bertahun-tahun, para kader Golkar selalu memberikan sumbangsih yang besar terhadap proses pembangunan di dalam pemerintahan.

Kondisi tersebut merupakan sinyal positif bagi perjalanan politik pemerintahan ke depan. Koalisi pendukung pemerintah di parlemen jelas lebih besar, pengambilan kebijakan strategis yang melibatkan parlemen akan lebih lancar. Ujung-ujungnya, rakyat yang diuntungkan karena konsentrasi menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan bisa dijalankan.

Secara formal, partai yang berada di luar pemerintahan praktis tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Tentu, fakta tersebut juga relatif sehat bagi demokrasi. Masih adanya 'oposisi' akan memastikan checks and balances akan terus berlangsung.

Selesainya persoalan yang membelit PPP juga menjadi penanda penting bahwa kini politik bisa diandalkan menjadi nakhoda untuk menggiring kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Jika iklim politik sudah stabil dan kondusif, perekonomian pun siap untuk berakselerasi lebih kencang lagi.

Dalam perekonomian yang belum bangkit dari perlambatan, kendati mulai muncul geliat, semangat kerja sama merupakan modal paling utama. Karena itu, rekonsiliasi Golkar lewat munaslub dan PPP lewat muktamar luar biasa menunjukkan demokrasi, jika mampu dikelola secara baik, bukan penghambat ekonomi, melainkan malah sanggup menjadi akselerator penting bagi pembangunan bangsa.

Siapa pun yang menang dalam Munaslub Golkar dan Muktamar Luar Biasa PPP pada hakikatnya ialah kemenangan bersama dan persembahan yang manis buat rakyat Indonesia.