Menggaransi Reformasi PSSI

SETELAH setahun dibekukan pemerintah, PSSI boleh bernapas lega seusai pembekuan itu dicairkan kembali tertanggal 10 Mei 2016. Namun, pencabutan pembekuan tersebut pantang menjadi akhir dari upaya melawan para mafia yang selama ini menggerogoti sepak bola nasional. Justru, itulah awal baru untuk melanjutkan perombakan tata kelola sepak bola Indonesia agar tidak lagi disandera pengaturan skor dan suap. Pencabutan pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi harus menjadi titik menuju tata kelola keuangan yang transparan. Sama halnya dengan alasan pembekuan, perubahan total tata kelola sepak bola nasional mesti menjadi tujuan utama pencabutan pembekuan itu. Reformasi yang menyentuh semua sisi gelap persepakbolaan nasional selama ini harus kian kencang bergulir. Upaya membangun dasar pengelolaan sepak bola Tanah Air yang bersih, sportif, profesional, dan berprestasi harus tuntas.

Sepak bola Indonesia tidak boleh lagi berkubang di era kegelapan. Dengan pencabutan itu, sekitar 67 ribu pemain bola dan ofisial yang telah menganggur akibat pembekuan selama ini bisa bersuka. Namun, semua pemangku kepentingan jangan berpuas pada titik ini semata. Anggota dan pemilik hak suara PSSI harus didorong untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pemilik suara seperti klub, pengurus provinsi, dan asosiasi harus memanfaatkan segera momentum ini.

Reformasi persepakbolaan nasional ialah pilihan yang harus diambil untuk membangun prestasi di masa datang. Insan sepak bola sungguh merindukan PSSI yang bersih dan tangguh. Sekali lagi, untuk mewujudkannya, sekarang ialah momentumnya dan kongres luar biasa (KLB) mendesak untuk dilakukan.

Inisiatif dari 87 pemegang hak suara di PSSI mesti didengarkan untuk segera menggelar KLB. Menurut Statuta PSSI, KLB bisa digelar apabila diminta secara tertulis oleh 2 /3 delegasi atau pemilik suara di PSSI. Jumlah 87 jelas telah melampaui persyaratan itu karena jumlah voter di PSSI 108.

Penetapan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jawa Jatim kepada Kamar Dagang dan Industri Jatim semestinya juga menjadi amunisi untuk menggelar KLB. Meski La Nyalla belum diputuskan bersalah, tak elok jika seorang tersangka tetap menduduki kursi tertinggi persepakbolaan nasional.

Namun, KLB jangan hanya mengusung agenda mengganti, atau ekstremnya menggulingkan, La Nyalla. Lebih dari itu, seperti pernyataan Presiden Joko Widodo, KLB ialah wahana reformasi total PSSI. KLB mesti lahir dari anggota PSSI yang mempunyai ide pengembangan sepak bola. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru menjadi lebih baik. FIFA pun berjanji mengawal pelaksanaan KLB yang paling lambat harus digelar dalam tiga bulan mendatang.

Dengan KLB, dengan mengganti pengurus PSSI yang cuma mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok menjadi pengurus yang tulus mencintai dan sepenuh hati ingin membangun sepak bola, kita patut mengapungkan optimisme bahwa kelak sepak bola negeri ini akan bergelimang prestasi. Pembekuan PSSI selama setahun akan percuma jika kita tak menggaransi bahwa pencabutan pembekuan itu diikuti dengan reformasi total di PSSI.